JAKARTA, NusaraID.com – Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan besar yang dinilai akan berdampak luas bagi jutaan warga Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, akan menggelar rapat pembahasan mengenai penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan dalam waktu dekat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang memfinalisasi skema kebijakan pemutihan tersebut. “Kan besok masih akan rapat,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).
Langkah ini menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional, terutama bagi masyarakat yang kesulitan membayar iuran akibat tekanan ekonomi.
Sementara itu, Cak Imin menegaskan bahwa target pelaksanaan kebijakan penghapusan tunggakan tersebut adalah paling lambat November 2025. “Hari ini saya baru bertemu lagi dengan pihak BPJS Kesehatan untuk evaluasi dan review. Ada sekitar 23 juta peserta yang tunggakannya akan dihapus. Targetnya, paling lama akhir November selesai,” ujar Cak Imin di Jakarta.
Ia menambahkan, rencana penghapusan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan administratif. “Kita ingin semua peserta BPJS Kesehatan bisa kembali aktif tanpa beban tunggakan. Setelah pemerintah melunasi, masyarakat cukup membayar iuran baru sesuai ketentuan,” tegasnya.
Cak Imin juga menilai kebijakan ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem jaminan sosial nasional. “Saya berharap, pemutihan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola BPJS dan memperkuat keadilan sosial di sektor kesehatan,” katanya.
Namun demikian, rencana besar ini belum sepenuhnya mendapatkan lampu hijau dari seluruh kementerian terkait. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku belum menerima pemberitahuan resmi mengenai kebijakan tersebut. “Tentang pemutihan BPJS itu saya juga masih menunggu penjelasan. Saya belum dikasih tahu,” ujarnya di sela kegiatan media gathering di Sentul, Bogor, Jumat (10/10/2025).
Sementara Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengingatkan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian teknis dan perhitungan fiskal. “Ada rencana itu, tapi mohon waktu karena perlu dihitung secara matang. Jangan sampai kebijakan populis justru membebani anggaran negara,” katanya.
Meski masih dikaji, publik menyambut positif langkah pemerintah ini. Banyak pihak menilai, jika berhasil direalisasikan, kebijakan tersebut akan menjadi langkah monumental dalam sejarah pengelolaan jaminan kesehatan nasional.
Rapat antara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, BPJS Kesehatan, dan kementerian terkait dijadwalkan berlangsung pekan ini untuk memfinalisasi formula kebijakan. Hasilnya diharapkan bisa diumumkan secara resmi sebelum akhir November.(*/sumber Kompas.com)
