MANADO, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus mendorong inovasi layanan kesehatan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan layanan ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) asal Boltim cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas resmi untuk mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Gagasan ini menjadi salah satu yang pertama di Sulawesi Utara dan menempatkan Boltim untuk bersaing dengan daerah seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
- Berita Terkait: Oskar Manoppo: Masyarakat Tidak Boleh Dipersulit Saat Berobat, Cukup Gunakan KTP atau KK
Penggunaan identitas kependudukan ini menempatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai bagian penting dalam proses pelayanan. BPJS Kesehatan sendiri telah mengembangkan sistem layanan yang terintegrasi dengan data kepesertaan berbasis NIK, termasuk dalam administrasi dan penggunaan layanan JKN.
Bagi masyarakat Boltim yang sedang berada di luar daerah, kemudahan tersebut menjadi penting. Warga tidak harus bergantung pada dokumen administrasi tertentu ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, sepanjang status kepesertaan dan fasilitas kesehatan yang dituju memenuhi ketentuan JKN.
Penguatan layanan tersebut ditandai dengan penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Boltim dan BPJS Kesehatan Cabang Tondano tentang penyelenggaraan Program JKN.
Penandatanganan berlangsung di Kantor Kedeputian Wilayah X BPJS Kesehatan Manado, Rabu (23/9/2026). Adendum ditandatangani Bupati Boltim Oskar Manoppo bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano Daryono dan disaksikan Wakil Bupati Boltim Argo Vinsensius Sumaiku.
Menurut Pemkab Boltim, gagasan tersebut menjadi salah satu langkah awal daerah dalam menghadirkan pola pelayanan kesehatan yang lebih mudah di Sulawesi Utara. Bahkan, Boltim menyebut pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya daerah untuk mengejar dan bersaing dengan inovasi pelayanan yang telah berkembang di sejumlah daerah lain, termasuk Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
Gagasan itu tidak hanya berbicara mengenai kemudahan administrasi. Lebih jauh, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan ketika berada di luar wilayah Boltim.
Bupati Oskar Manoppo mengatakan pemerintah tidak boleh membuat masyarakat kesulitan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Masyarakat tidak boleh dipersulit ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan cukup menggunakan KTP atau KK, kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan lebih mudah dan cepat,” ujar Oskar.
Ia mengatakan pemerintah harus hadir melalui pelayanan publik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Karena itu, kerja sama dengan BPJS Kesehatan diharapkan tidak berhenti pada aspek administrasi, tetapi terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
“Prinsipnya, pemerintah harus hadir memberikan kemudahan. Kami ingin pelayanan kesehatan semakin dekat dengan masyarakat, sehingga ketika ada kebutuhan untuk berobat, masyarakat tidak lagi terkendala oleh urusan administrasi,” katanya.
Pemkab Boltim juga berkomitmen memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang menjadi mitra pelayanan. Langkah tersebut dinilai penting agar kemudahan yang diberikan melalui identitas kependudukan dapat berjalan sesuai mekanisme JKN.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyediakan layanan informasi dan administrasi kepesertaan melalui berbagai kanal, termasuk Care Center 165 dan Mobile JKN. Status kepesertaan tetap menjadi bagian penting dalam penggunaan layanan JKN.
Turut hadir dalam penandatanganan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Boltim dr. Minarni Manoppo, Kepala BPKPD Boltim Samsurizal Korompot, Kepala Dinas Sosial Boltim Ade Herly Mokoginta, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Iwan Tololiu.
Bagi Boltim, penguatan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih sederhana dan mudah dijangkau. Cukup dengan membawa KTP atau KK sebagai identitas, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh layanan kesehatan di fasilitas mitra BPJS Kesehatan, termasuk ketika berada di luar daerah.(*/Rusman)
