MANADO, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memperkuat kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui skema terbaru ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) asal Boltim dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas dalam mengakses layanan kesehatan.
Kemudahan tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Boltim dan BPJS Kesehatan Cabang Tondano tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Penandatanganan berlangsung di Kantor Kedeputian Wilayah X/BPJS Kesehatan Manado, Rabu (23/9/2026). Dokumen kerja sama ditandatangani Bupati Boltim Oskar Manoppo bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano Daryono.
Prosesi tersebut turut disaksikan Wakil Bupati Boltim Argo Vinsensius Sumaiku bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim.
Melalui kerja sama itu, NIK menjadi identitas utama peserta dalam proses pelayanan kesehatan. Dengan menunjukkan KTP atau KK, masyarakat yang terdaftar sebagai peserta JKN dapat mengakses layanan pada fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemudahan tersebut berlaku ketika peserta membutuhkan pelayanan di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, termasuk ketika masyarakat berada di luar daerah.
Dengan demikian, warga Boltim tidak harus bergantung pada kartu kepesertaan fisik ketika membutuhkan layanan kesehatan. Identitas kependudukan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi kepesertaan.
Bagi Pemkab Boltim, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih sederhana dan responsif. Pemerintah daerah menilai urusan administrasi tidak seharusnya menjadi hambatan bagi masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Bupati Oskar Manoppo menegaskan, pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan secara mudah dan cepat.
“Masyarakat tidak boleh dipersulit ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan cukup menggunakan KTP atau KK, kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan lebih mudah dan cepat,” tegas Oskar.
Menurut dia, penguatan kerja sama dengan BPJS Kesehatan bukan sekadar berkaitan dengan administrasi kepesertaan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan dasar, khususnya di bidang kesehatan.
“Prinsipnya, pemerintah harus hadir memberikan kemudahan. Kami ingin pelayanan kesehatan semakin dekat dengan masyarakat, sehingga ketika ada kebutuhan untuk berobat, masyarakat tidak lagi terkendala oleh urusan administrasi,” ujar Oskar.
Pemkab Boltim juga menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan mitra. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan turut menjadi bagian dari upaya tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman pelayanan yang lebih praktis bagi masyarakat Boltim, termasuk ketika membutuhkan layanan kesehatan di luar daerah sesuai mekanisme dan ketentuan JKN.
Pemkab Boltim menyebut inovasi layanan berbasis NIK tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi. Gagasan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan dalam program JKN.
Sejumlah pejabat Pemkab Boltim turut mendampingi Bupati Oskar dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Boltim dr. Minarni Manoppo, Kepala BPKPD Boltim Samsurizal Korompot, Kepala Dinas Sosial Boltim Ade Herly Mokoginta, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Boltim Iwan Tololiu.
Dengan penguatan kerja sama tersebut, Pemkab Boltim berharap akses layanan kesehatan bagi masyarakat semakin mudah, cepat dan terintegrasi, baik saat berada di daerah sendiri maupun ketika membutuhkan pelayanan di wilayah lain di Indonesia.(*/Red)
