TUTUYAN, NusaraID.com — Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo mengikuti peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar (BPBA) Pendidikan Antikorupsi yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom, Senin (11/5/2026). Agenda nasional tersebut menjadi langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat pendidikan karakter dan budaya integritas sejak usia dini.
Dari ruang kerja Bupati Boltim, Oskar Manoppo tampak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bersama Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur TNI-Polri, hingga perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS).
Peluncuran BPBA Pendidikan Antikorupsi dipusatkan di Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan dihadiri sejumlah pejabat nasional, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto.
Program tersebut menjadi bagian dari langkah kolaboratif antara Kemendagri, Kemendikdasmen, dan KPK dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan.
Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang utama pembentukan karakter jujur dan berintegritas.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak boleh berhenti sebatas slogan atau teori dalam ruang kelas, melainkan harus menjadi budaya yang hidup di lingkungan pendidikan.
“Kejujuran harus menjadi peradaban utama yang dimulai dari sekolah,” ujar Abdul Mu’ti dalam agenda peluncuran tersebut.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai penguatan integritas sejak dini merupakan fondasi penting dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pendidikan antikorupsi dapat diterapkan secara berkelanjutan di seluruh daerah.
“Generasi masa depan harus dibangun dengan nilai kejujuran dan integritas yang kuat,” katanya.
Usai mengikuti peluncuran, Bupati Oskar Manoppo menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah.
Menurutnya, peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar tersebut merupakan langkah konkret dalam memutus rantai perilaku koruptif sejak dini.
“Pemerintah daerah menyambut baik peluncuran panduan ini sebagai upaya membangun karakter generasi muda yang jujur dan berintegritas,” ujar Oskar.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan menyiapkan regulasi turunan guna mendukung implementasi pendidikan antikorupsi di daerah.
Program BPBA Pendidikan Antikorupsi sendiri menyasar seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA/SMK.
Metode pembelajarannya tidak dijadikan mata pelajaran khusus, melainkan disisipkan ke dalam berbagai mata pelajaran dan aktivitas sekolah melalui pendekatan hidden curriculum.
Panduan tersebut juga disiapkan sebagai referensi praktis bagi ribuan tenaga pendidik dalam membangun budaya good governance dan menjauhkan generasi muda dari perilaku koruptif.
Peluncuran BPBA Pendidikan Antikorupsi menjadi bagian dari transformasi pendidikan nasional dalam mendukung Rencana Strategis KPK 2025–2029 menuju Indonesia Emas 2045.(*/red)
