TUTUYAN, NusaraID.com — Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, menghadiri Exit Meeting pemeriksaan terinci yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, di ruang rapat bupati, Senin (4/5/2026).
Kegiatan ini menjadi tahap akhir dari rangkaian pemeriksaan terinci yang dilakukan BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Boltim. Dalam forum tersebut, tim pemeriksa menyampaikan hasil sementara sekaligus memberikan sejumlah catatan dan masukan konstruktif.
Bupati Oskar Manoppo menegaskan, exit meeting bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan serta semakin berkualitas,” ujar Oskar.
Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK. Menurutnya, tindak lanjut yang cepat dan tepat akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar serius dan responsif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Setiap rekomendasi, kata dia, harus dipahami sebagai langkah perbaikan, bukan sekadar kewajiban administratif.
“Seluruh catatan yang diberikan harus segera ditindaklanjuti secara efektif, sesuai ketentuan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Oskar berharap, melalui proses pemeriksaan ini, kinerja pengelolaan keuangan daerah di Boltim dapat semakin baik, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Kegiatan exit meeting tersebut turut dihadiri para asisten, seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim, serta tim pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
Dengan berakhirnya proses pemeriksaan terinci ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan.(*/red)
