TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus menunjukkan komitmen dalam memperluas akses keadilan bagi warganya. Selasa (22/7/25), Bupati Oskar Manoppo menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Pengadilan Agama Boltim, sebagai langkah konkret percepatan layanan hukum yang inklusif dan merata.
Penandatanganan dilakukan di ruang rapat Kantor Pengadilan Agama Tutuyan, antara Bupati Oskar dan Kepala Pengadilan Agama Boltim, Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.
“MoU ini bukan sekadar administrasi, tapi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap hak dasar masyarakat—yakni keadilan yang bisa diakses tanpa halangan, baik birokratis maupun geografis,” ujar Oskar dalam sambutannya.
Ia menegaskan, kesepakatan tersebut merupakan pijakan penting dalam membangun pelayanan hukum yang humanis, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pelosok.
Akses Keadilan hingga ke Desa
Oskar secara khusus mengapresiasi berbagai inovasi Pengadilan Agama Tutuyan, seperti sidang keliling dan pelayanan hukum terpadu di desa. Ia juga menyoroti pentingnya inovasi digital seperti PILAR (Pintu Informasi Layanan Pengadilan) yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan hukum secara daring.
“Sekarang, masyarakat Boltim tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dan biaya tinggi hanya untuk mencari keadilan. Negara hadir lebih dekat, dengan layanan yang menjangkau hingga ke pelosok,” katanya.
Sinergi Lintas Perangkat Daerah
Dalam arahannya, Bupati Oskar meminta seluruh jajaran pemerintahan agar menjadikan MoU ini sebagai bagian dari program kerja konkret. Menurutnya, keberlanjutan kesepakatan harus didukung sinergi antar perangkat daerah agar manfaatnya terasa nyata di masyarakat.
“Kerja sama ini bukan untuk disimpan di lemari dokumen. Ini harus jadi gerak langkah kita bersama. Pemerintah bukan hanya hadir saat dibutuhkan, tetapi proaktif memastikan hak-hak rakyat terpenuhi,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momen ini sebagai awal baru dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. “Ini tonggak penting bagi pelayanan publik yang lebih berkeadilan dan manusiawi,” tutup Oskar.
Turut hadir mendampingi Bupati, Penjabat Sekda Moh. Iksan Pangalima, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Hendra Tangel, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.(*)
