TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama DPRD mulai mematangkan arah pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna DPRD Boltim, Selasa (3/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Boltim tersebut dihadiri langsung Bupati Boltim Oskar Manoppo, S.E., M.M., bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku.
Turut hadir pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Boltim.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Oskar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dan pembahasan dokumen KUA-PPAS 2027.
Menurutnya, kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Dokumen tersebut menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan anggaran sekaligus menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.
Oskar menegaskan, penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS bukan sekadar pemenuhan prosedur administrasi. Lebih dari itu, kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam merancang pembangunan daerah secara terencana dan terukur.
“Agenda paripurna hari ini merupakan tahapan krusial dan strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah kita. Kesepakatan terhadap dokumen KUA dan PPAS pada hakikatnya adalah wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah daerah dan unsur legislatif untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang terencana dan terukur,” jelas Oskar.
Dalam pemaparannya, Bupati juga menguraikan tiga pilar utama yang menjadi perhatian dalam prioritas pembangunan Boltim pada 2027.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui penguatan sektor pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan. Kedua, pemerataan infrastruktur dasar dengan memperkuat konektivitas antarwilayah guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara pilar ketiga adalah penguatan kemandirian ekonomi lokal. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan potensi sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga prioritas tersebut diharapkan dapat menjadi arah bagi penyusunan program dan alokasi anggaran agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Mengakhiri penyampaiannya, Oskar meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD terus memperkuat sinergi dalam mengawal tahapan penganggaran hingga pelaksanaan program pembangunan.
Ia mengingatkan agar perbedaan kepentingan sektoral tidak menjadi penghambat dalam mewujudkan agenda pembangunan daerah.
“Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang kita sepakati hari ini bukan sekadar dokumen yang baik secara administratif, tetapi juga harus menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Oskar mengajak seluruh pihak membangun kesungguhan dalam bekerja, memperkuat koordinasi, menghilangkan ego sektoral, serta menyatukan langkah demi kepentingan masyarakat Boltim.
Penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah 2027, sebelum dilanjutkan ke tahapan pembahasan dan penetapan sesuai mekanisme yang berlaku.(*/Advertorial)
