JAKARTA, NusaraID.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menegaskan komitmen tanpa kompromi dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, termasuk terhadap oknum internal institusi. Sikap tegas ini ditunjukkan dengan penetapan mantan Kapolres Bima Kota berinisial AKBP DPK sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Jhonny Edison Isir saat memberikan keterangan kepada awak media di Lobby Lantai 1 Gedung Divhumas Polri, Minggu (15/2/2026) malam. Menurutnya, langkah hukum terhadap AKBP DPK merupakan bukti nyata bahwa Polri tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran hukum, terlebih kejahatan narkotika yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.
“Polri tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik dilakukan oleh masyarakat umum maupun oleh oknum internal Polri. Siapapun yang terlibat akan diproses secara tegas,” ujar Irjen Pol Jhonny.
Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan jaringan narkotika di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Awalnya, aparat Ditresnarkoba Polda NTB mengamankan dua asisten rumah tangga milik tersangka anggota Polri Bripka KIR dan istrinya AN, dengan barang bukti sabu seberat 30,415 gram di rumah pribadi mereka.
Dari pengembangan kasus tersebut, penyidik menemukan keterlibatan AKP ML, yang kemudian menjalani pemeriksaan oleh Bidpropam Polda NTB. Hasil tes menunjukkan AKP ML positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Penggeledahan lanjutan di ruang kerja dan rumah jabatan AKP ML pun mengungkap temuan lima paket sabu dengan berat total 488,496 gram.
Berdasarkan keterangan AKP ML, penyidik kemudian menelusuri dugaan keterlibatan AKBP DPK. Tim gabungan dari Biro Paminal Divpropam Polri dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi AKBP DPK di Tangerang pada 11 Februari 2026.
Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan berbagai jenis narkotika dan obat terlarang, di antaranya sabu 16,3 gram, ekstasi 50 butir, alprazolam 19 butir, Happy Five dua butir, serta ketamin seberat 5 gram. Temuan itu memperkuat dugaan keterlibatan AKBP DPK dalam jaringan peredaran narkotika lintas wilayah.
Atas perbuatannya, AKBP DPK dijerat dengan Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Pidana, serta Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Ancaman hukuman yang dikenakan tidak main-main, yakni pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun, serta denda hingga Rp2 miliar.
Irjen Pol Jhonny menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi tersangka meskipun berasal dari internal Polri. Saat ini, AKBP DPK telah menjalani penempatan khusus (patsus) oleh Divpropam Polri dan akan menghadapi sidang kode etik yang dijadwalkan pada 19 Februari 2026.
“Pimpinan Polri menjamin tidak ada impunitas. Justru terhadap personel Polri yang terlibat narkoba, kami menerapkan standar pemeriksaan yang lebih ketat demi menjaga marwah dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Polri juga telah membentuk tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda NTB untuk mengembangkan jaringan yang lebih luas, termasuk memburu bandar narkotika berinisial E yang diduga menjadi pemasok utama. Dari hasil penyelidikan awal, jaringan ini diperkirakan telah beroperasi sejak Agustus 2025.
Mengakhiri pernyataannya, Kadivhumas mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba. Dukungan publik dinilai menjadi kunci penting dalam memutus mata rantai kejahatan narkotika di Indonesia.(*/Humas Polri)
