TANGERANG, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Bupati Boltim Oskar Manoppo dan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie di Aula Blandongan, Gedung Utama Balai Kota Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026).
Kesepakatan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya kedua daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung penyelenggaraan pembangunan.
Bagi Pemkab Boltim, kerja sama tersebut juga menjadi kesempatan untuk mempelajari berbagai inovasi yang telah dikembangkan Tangerang Selatan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah.
Bupati Oskar Manoppo mengatakan, kolaborasi antardaerah diperlukan untuk memperluas jejaring sekaligus membuka ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kerja sama ini menjadi ruang untuk saling belajar. Apa yang sudah dikembangkan di Tangerang Selatan akan kita pelajari dan sesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi di Bolaang Mongondow Timur,” ujar Oskar.
Selain Kesepakatan Bersama, pada kesempatan yang sama turut ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Replikasi dan Pemanfaatan Aplikasi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA).
Perjanjian tersebut melibatkan Sekretaris Daerah Boltim M. Iksan Pangalima dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Moh. Rezhah Mamonto, serta disaksikan Kepala BPKPD Boltim Samsurizal Korompot dan Kepala Kantor Pertanahan Boltim Candra Husain.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Boltim akan mendapatkan pendampingan dalam penerapan dan pemanfaatan sistem yang berkaitan dengan peta pajak dan pertanahan.
Ruang lingkup kerja sama mencakup pendampingan substantif, alih pengetahuan proses bisnis, pelatihan operasional hingga konsultasi tata kelola sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak.
Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan pajak daerah melalui integrasi data pertanahan dan perpajakan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keterkaitan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Sistem tersebut juga diharapkan dapat mendukung proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurut Oskar, pengelolaan pajak daerah membutuhkan dukungan data yang akurat dan terintegrasi. Ketersediaan data tersebut penting agar pemerintah memiliki dasar informasi yang lebih baik dalam memberikan pelayanan sekaligus menyusun kebijakan.
“Kita ingin pengelolaan pajak daerah semakin kuat dengan dukungan data yang terintegrasi. Sistem ini akan kita pelajari dan terapkan sesuai kondisi Bolaang Mongondow Timur, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam pengelolaan pajak maupun pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Kerja sama tersebut sekaligus menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait pengembangan dan pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan Tangerang Selatan.
Dengan adanya kerja sama ini, Pemkab Boltim diharapkan dapat memperoleh pengalaman serta dukungan teknis dalam mengembangkan sistem pengelolaan data yang dapat diterapkan sesuai karakteristik daerah.
Penguatan integrasi data pertanahan dan perpajakan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Selain berpotensi membantu optimalisasi pengelolaan pajak, sistem tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan masyarakat melalui penyediaan informasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi.
Kegiatan penandatanganan kerja sama turut dihadiri unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Tangerang Selatan serta sejumlah pemerintah daerah mitra yang menjalin kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem tersebut.
Kerja sama Boltim dan Tangerang Selatan ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi berlanjut pada proses pendampingan, transfer pengetahuan dan penerapan sistem yang memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.(*/Red)
