JAKARTA, NusaraID.com – Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi kembali menjadi sorotan. Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo menegaskan bahwa integritas adalah benteng utama yang tidak bisa digantikan dalam melawan praktik korupsi. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Kegiatan ini dipimpin Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bersama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto. Hadir pula Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, para Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Kepala Badan Keuangan dari seluruh kabupaten/kota di Sulut.
Rapat tersebut membahas strategi bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam kesempatan itu, Bupati Oskar menyampaikan sejumlah persoalan yang kerap menjadi celah terjadinya korupsi di daerah.
“Korupsi di daerah sering kali berakar pada lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya kepatuhan terhadap regulasi, serta kurangnya transparansi dalam proses pelayanan publik,” ungkapnya.
Bupati Oskar menilai bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus berjalan seiring dengan pencegahan. Ia menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan KPK sejak tahap perencanaan program.
“Pemerintah daerah membutuhkan dukungan dalam bentuk asistensi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas aparatur. Dengan demikian, potensi pelanggaran dapat ditekan dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih akuntabel,” tambahnya.
Dalam pernyataan yang tegas, Oskar menyebut bahwa inti dari semua upaya tersebut ada pada pembentukan budaya integritas di setiap lini birokrasi.
“Integritas adalah benteng pertama dan terkuat dalam melawan korupsi. Tanpa integritas, aturan hanyalah formalitas, pengawasan menjadi lemah, dan celah pelanggaran akan terbuka lebar. Integritas berarti berani jujur walaupun tidak diawasi, memegang teguh amanah, dan mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengajak seluruh kepala daerah untuk menjadi teladan dan penggerak budaya antikorupsi. Ia menekankan bahwa kepemimpinan yang berintegritas akan menciptakan iklim birokrasi yang bersih dan profesional.
Sebagai penutup, seluruh peserta menandatangani komitmen bersama antara KPK, kepala daerah, dan Ketua DPRD se-Sulut. Komitmen ini menjadi simbol keseriusan untuk memberantas korupsi melalui pencegahan dan penegakan hukum yang konsisten serta berkesinambungan.(*)
