TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali menunjukkan kinerja keuangan yang solid. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Boltim terkait Pembahasan Tingkat I Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Sidang DPRD Boltim, Senin (8/6/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Boltim Oskar Manoppo, SE, MM, didampingi Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta para pejabat di lingkungan Pemkab Boltim.
Dalam kesempatan itu, Bupati Oskar menegaskan bahwa penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,” ujar Oskar di hadapan peserta rapat.
Tak hanya menyampaikan laporan keuangan, Bupati juga membawa kabar menggembirakan bagi masyarakat Boltim. Pemerintah Kabupaten Boltim kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Capaian tersebut menjadi semakin istimewa karena merupakan raihan WTP ke-13 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan daerah.
Selain prestasi dalam tata kelola keuangan, Boltim juga mendapat pengakuan dari pemerintah pusat atas keberhasilannya menekan angka kemiskinan dan stunting. Pada 29 Mei 2026 lalu, Kemendagri menetapkan Boltim sebagai daerah terbaik kedua di Regional Sulawesi dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.
Atas prestasi itu, pemerintah pusat mengganjar Boltim dengan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp2 miliar.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen daerah yang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Oskar.
Dalam pemaparannya, Bupati juga mengungkapkan capaian kinerja APBD Tahun Anggaran 2025 yang tergolong sangat positif. Pendapatan daerah berhasil direalisasikan sebesar Rp552,27 miliar atau mencapai 98,15 persen dari target setelah perubahan anggaran.
Capaian tersebut ditopang oleh realisasi Pendapatan Transfer sebesar 98,26 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mencapai 99,22 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp444,78 miliar atau mencapai 94,60 persen. Menurut Oskar, angka tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan daerah.
Berkat pengelolaan fiskal yang disiplin dan terukur, APBD Boltim Tahun 2025 berhasil mencatatkan surplus sebesar Rp16,51 miliar. Selain itu, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp20,93 miliar yang akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung program pembangunan tahun 2026.
“Prestasi dan capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, Forkopimda, perangkat daerah hingga masyarakat yang terus mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Bupati berharap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 dapat segera diproses ke tahap berikutnya untuk dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.(*/red)
