TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu terobosan terbaru diwujudkan melalui peluncuran sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berbasis QRIS yang terintegrasi langsung pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Inovasi tersebut resmi diluncurkan Bupati Boltim Oskar Manoppo SE MM dalam kegiatan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB-P2 Tahun 2026 yang berlangsung di Lantai III Kantor Bupati Boltim, Kamis (11/6/2026).
Peluncuran sistem pembayaran digital ini menjadi tonggak penting dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Argo V Sumaiku, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Darman T.B. Hutabarat, pimpinan Bank SulutGo Cabang Tutuyan, Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan OPD, camat, sangadi, serta aparatur pengelola pajak daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menghadirkan inovasi tersebut, mulai dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Bank Indonesia, hingga Bank SulutGo.
Menurutnya, SPPT dan DHKP yang diserahkan bukan sekadar dokumen administrasi tahunan, melainkan instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya kembali dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program kesejahteraan lainnya,” ujar Oskar.
Ia menjelaskan, kehadiran fitur QRIS pada lembar SPPT akan memberikan kemudahan besar bagi wajib pajak. Masyarakat kini tidak perlu lagi datang ke loket pembayaran atau menunggu petugas pemungut. Cukup dengan memindai kode QR menggunakan ponsel, pembayaran dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja.
Selain memudahkan masyarakat, sistem ini juga memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah karena seluruh transaksi tercatat secara digital, lebih transparan, akuntabel, dan mampu meminimalkan potensi kesalahan maupun kebocoran penerimaan pajak.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kita harus terus bergerak menuju pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan terpercaya,” tegas Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga memberikan sejumlah arahan kepada para camat dan sangadi. Ia meminta agar seluruh berkas SPPT yang diterima segera diverifikasi dan disortir secara teliti. Jika ditemukan ketidaksesuaian data atau nilai ketetapan pajak, pemerintah desa diminta segera berkoordinasi dengan UPTD PBB-P2 untuk dilakukan perbaikan.
Tak hanya itu, Oskar juga mengingatkan seluruh aparatur desa dan petugas pemungut pajak agar menjaga integritas serta tidak menunda penyetoran pajak ke kas daerah.
“Dengan sistem QRIS ini, transparansi adalah harga mati. Saya tidak ingin ada lagi masyarakat yang sudah membayar pajak tetapi datanya belum masuk karena kelalaian oknum tertentu,” tegasnya.
Sebagai bentuk sosialisasi langsung kepada masyarakat dan aparatur desa, Bupati Oskar turut melakukan simulasi pembayaran pajak menggunakan QRIS. Demonstrasi tersebut mendapat perhatian peserta yang hadir karena menunjukkan betapa mudah dan cepatnya proses pembayaran dilakukan.
Pemkab Boltim berharap inovasi ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Bolaang Mongondow Timur.(*/red)
