TUTUYAN, NusaraID.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo, S.E., M.M., menegaskan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Oskar saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Boltim dalam rangka kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Jumat (14/8/2026) malam.
Menurut Oskar, kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan 2026 merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan anggaran daerah. Pembahasannya juga menjadi ruang bagi eksekutif dan legislatif untuk menyatukan pandangan mengenai arah pembangunan yang akan dijalankan.
Ia mengatakan dinamika yang muncul selama proses pembahasan merupakan hal yang wajar dalam mekanisme demokrasi. Perbedaan pandangan dan argumentasi justru menjadi bagian dari proses untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran.
“Kita menyadari bahwa dalam proses pembahasan terdapat berbagai dinamika, perbedaan pandangan, adu argumentasi, dan diskusi yang mendalam,” ujar Oskar.
Menurut dia, seluruh tahapan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan kebijakan anggaran tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Bupati meminta pengelolaan belanja daerah dilakukan secara cermat, transparan dan bertanggung jawab. Setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah harus dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah uang yang dibelanjakan pemerintah daerah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tertib administrasi pemerintahan,” tegasnya.
Oskar menuturkan, arah kebijakan dalam perubahan APBD 2026 tetap menempatkan sektor-sektor pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat sebagai perhatian utama.
Beberapa sektor yang menjadi fokus antara lain pendidikan, kesehatan, pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, serta pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur publik.
Menurut dia, prioritas tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan anggaran yang tersedia digunakan untuk program yang memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas hidup warga.
“Prioritas pembangunan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap kita arahkan pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, serta pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur publik,” katanya.
Lebih jauh, Oskar menekankan bahwa dokumen KUA dan PPAS tidak boleh dipandang hanya sebagai kumpulan angka dalam perencanaan keuangan daerah. Di balik setiap alokasi anggaran terdapat kebutuhan masyarakat dan target pembangunan yang harus dipertanggungjawabkan.
“KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang kita sepakati hari ini bukan sekadar dokumen perencanaan dan angka-angka dalam anggaran. Di balik setiap angka terdapat kebutuhan masyarakat, kepentingan pembangunan, dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pemerintahan,” tuturnya.
Ia pun mengajak DPRD dan seluruh jajaran pemerintah daerah menjaga komitmen agar pelaksanaan perubahan APBD 2026 tetap berorientasi pada kepentingan publik.
“Karena itu, mari kita pastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar bermuara pada kepentingan rakyat,” kata Oskar.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri anggota DPRD Boltim, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.
Kesepakatan perubahan KUA dan PPAS 2026 selanjutnya menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perubahan APBD, dengan harapan pelaksanaan program pembangunan Boltim tetap berjalan sesuai prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(*/red)
