GORONTALO, NusaraID.com – Video seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu (WM), yang menyebut dirinya ingin “merampok uang negara” terus menuai sorotan publik. Pernyataan tersebut terekam dalam sebuah video yang kini viral di media sosial.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, membenarkan bahwa sosok dalam video tersebut adalah WM. Menurutnya, anggota legislatif itu sendiri sudah mengakui bahwa dirinya tidak menyadari ucapannya direkam oleh teman wanitanya.
“WM mengakui bahwa benar dirinya yang berada dalam video tersebut, namun tidak menyadari bahwa perlakuannya direkam dan disebarluaskan,” kata Fikram seperti dikutip Antara, Jumat (19/9/2025).
Klarifikasi Wahyudin Moridu
Fikram menjelaskan, saat dimintai klarifikasi, WM mengaku terkejut ketika menonton video tersebut. Menurut penuturan WM, peristiwa itu terjadi pada Juni 2025 ketika ia sedang bersama seorang teman wanita di dalam mobil menuju Bandara Djalaluddin, Gorontalo.
Lebih lanjut, WM menyebut bahwa saat itu dirinya tidak dalam kondisi sadar karena mengonsumsi minuman beralkohol sejak malam hingga pagi hari. “Dia mengaku ucapannya itu keluar tanpa kendali akibat pengaruh alkohol,” ungkap Fikram.
Proses di Badan Kehormatan
BK DPRD Gorontalo menegaskan sudah mengambil langkah sesuai aturan. Mereka memanggil WM untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sidang etik dijadwalkan digelar dalam waktu dekat untuk menentukan sanksi.
“Karena kasus ini sudah viral dan memunculkan tanggapan negatif di masyarakat, kami segera memproses sesuai mekanisme. Sidang akan digelar pekan depan,” kata Fikram.
Video tersebut menjadi perhatian publik karena menampilkan WM secara jelas menyebut dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang masih aktif bertugas hingga 2031. Dalam rekaman, ia dengan enteng menyebut akan ke Makassar menggunakan uang negara, bahkan ingin menghabiskannya agar negara miskin.
Respon Publik
Peristiwa ini memantik kekecewaan masyarakat. Banyak pihak menilai ucapan tersebut, meski diucapkan dalam keadaan mabuk, tetap tidak pantas keluar dari seorang pejabat publik yang memiliki kewajiban menjaga kehormatan lembaga legislatif.
Sejumlah pengamat politik lokal menilai, kasus ini bisa menjadi ujian bagi DPRD Gorontalo untuk menunjukkan komitmen penegakan etika. “Transparansi dalam proses BK akan menentukan kepercayaan masyarakat,” kata seorang akademisi Universitas Negeri Gorontalo.
Kasus yang menimpa Wahyudin Moridu kini menunggu keputusan resmi dari sidang BK DPRD Gorontalo. Publik menanti apakah lembaga legislatif mampu bertindak tegas dalam menjaga marwah dan kepercayaan masyarakat.(*/red)
