JAKARTA, NusaraID.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap rencana DPR RI menghapus sejumlah tunjangan anggota dewan serta memberlakukan moratorium kunjungan ke luar negeri. Pernyataan ini disampaikan Prabowo usai menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Langkah ini datang di tengah sorotan publik terhadap citra DPR yang kian terpuruk akibat berbagai kontroversi. “Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR,” kata Prabowo seperti dilansir idn.times.com.
- Berita Terkait: Nasdem Resmi Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI
Prabowo menambahkan, DPR juga telah menyepakati penghentian sementara seluruh perjalanan dinas luar negeri bagi anggota dewan. “Dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujarnya menegaskan. Meski begitu, Prabowo tidak merinci tunjangan apa saja yang akan dihapus serta hingga kapan moratorium ini berlaku.
Dukungan elite politik
Pertemuan di Istana Merdeka dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, serta perwakilan dari Partai Demokrat dan PKS. Hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Sultan Najamudin.
Kehadiran para pimpinan partai besar dan lembaga tinggi negara menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar keputusan teknis, melainkan hasil konsensus politik tingkat nasional.
Citra DPR di ujung tanduk
Sebelumnya, beberapa partai politik sudah mengambil langkah tegas terhadap kadernya di DPR yang menuai kontroversi. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sementara PAN mencopot Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya.
Keputusan ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab partai terhadap keresahan publik, terutama setelah aksi demonstrasi besar-besaran yang pecah di berbagai daerah.
Demonstrasi dan insiden Affan Kurniawan
Gelombang protes dipicu oleh insiden tragis yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, pada Kamis (28/8/2025). Affan tewas terlindas kendaraan taktis Brimob saat bentrokan antara massa dan aparat. Jenazahnya dimakamkan keesokan hari di TPU Karet Bivak, Jakarta.
Kemarahan publik semakin membesar setelah rumah sejumlah pejabat, termasuk milik Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjadi sasaran penjarahan. Di Jakarta, aksi massa juga menyebabkan kerusuhan di kawasan Pasar Senen, dengan blokade jalan, perusakan fasilitas umum, dan pembakaran pos polisi.
Langkah strategis atau sekadar simbolis?
Banyak pihak menilai kebijakan penghapusan tunjangan dan moratorium perjalanan luar negeri merupakan upaya pemerintah dan DPR untuk meredam situasi. Sejumlah pengamat politik bahkan menyebutnya sebagai momentum penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Jika benar-benar dilaksanakan secara konsisten, ini bisa menjadi titik balik hubungan rakyat dengan DPR,” kata seorang analis politik.
Namun, sebagian kalangan menilai langkah ini masih sebatas simbolis. Tanpa transparansi mengenai tunjangan yang dihapus dan mekanisme pengawasan perjalanan dinas, kebijakan ini dikhawatirkan hanya akan berakhir sebagai janji politik.
Kini, publik menunggu apakah DPR mampu membuktikan komitmennya. Apakah langkah ini akan menjadi awal perubahan nyata, atau sekadar strategi menenangkan amarah masyarakat, waktu yang akan menjawab.(*/red)
