TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, memperkuat pengawasan peredaran rokok ilegal dengan melibatkan pemerintah desa dan pelaku usaha. Wakil Bupati Boltim Argo V. Sumayku meminta para sangadi aktif memantau penjualan rokok yang diduga melanggar ketentuan cukai serta segera melaporkan temuannya kepada Bea dan Cukai.
Arahan tersebut disampaikan Argo saat membuka Sosialisasi Ketentuan Pajak Rokok dan Operasi Pengawasan Rokok Ilegal Tahun 2026 di Lantai III Kantor Bupati Boltim, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Boltim. Sejumlah instansi turut terlibat, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Utara, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bitung, BPJS Kesehatan Cabang Tondano, serta PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sulawesi Utara.
Peserta sosialisasi terdiri dari para camat, sangadi se-Boltim, perwakilan pengelola Dana Bagi Hasil (DBH) dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, serta pemilik usaha dan toko.
Dalam sambutannya, Argo menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam membantu mengawasi peredaran rokok ilegal. Menurut dia, sangadi memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi usaha di wilayah masing-masing.
Ia meminta pemerintah desa tidak hanya memahami ketentuan cukai, tetapi juga meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat, khususnya pedagang yang menjual produk rokok.
Jika menemukan dugaan peredaran rokok ilegal, pemerintah desa diminta segera menyampaikan laporan kepada Bea dan Cukai melalui saluran pengaduan resmi yang tersedia.
Argo berharap sosialisasi tersebut meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum.
Selain berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan cukai, pengawasan rokok ilegal juga berhubungan dengan penerimaan negara dan daerah. Peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat mengurangi potensi penerimaan cukai serta mengganggu persaingan usaha yang sesuai aturan.
Dalam kegiatan itu, Kepala Bapenda Sulawesi Utara June E. Silangen memaparkan ketentuan pajak rokok dan pemanfaatan dana bagi hasil.
Sementara itu, perwakilan Bea dan Cukai Bitung, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis Doni Firmansyah, menyampaikan materi mengenai pelanggaran di bidang cukai.
Materi tersebut mencakup rokok tanpa pita cukai atau rokok polos, penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, serta pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Pengawasan rokok ilegal juga berkaitan dengan pemanfaatan DBH Pajak Rokok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dana tersebut memiliki ketentuan penggunaan, termasuk untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Boltim berharap koordinasi pemerintah daerah, instansi terkait, pemerintah desa, dan pelaku usaha semakin kuat. Masyarakat pun diharapkan berperan aktif melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang agar peredaran rokok ilegal dapat ditekan dan kepatuhan terhadap aturan cukai semakin meningkat.(*/Red)
