TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mulai mengajukan perubahan arah anggaran 2026. Wakil Bupati Argo V. Sumaiku menyerahkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Boltim.
Dokumen tersebut disampaikan Argo dalam Rapat Paripurna DPRD Boltim yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Boltim, Tutuyan, Senin (10/8/2026) malam.
Argo hadir mewakili Bupati Boltim Oskar Manoppo. Rapat paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Boltim, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten sekda, staf ahli bupati, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Argo menekankan pentingnya hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurut dia, kerja sama eksekutif dan legislatif dibutuhkan agar pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai target.
Argo mengatakan perubahan KUA dan PPAS 2026 dilakukan secara selektif dengan tetap memperhatikan kehati-hatian fiskal. Penyesuaian anggaran tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD pada semester pertama 2026, perubahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dinamika ekonomi, serta kebutuhan pencapaian target pembangunan daerah.
Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah Boltim diproyeksikan meningkat Rp2 miliar dibandingkan APBD murni.
Dengan penambahan itu, total pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp447,79 miliar.
Sementara itu, belanja daerah juga mengalami penyesuaian. Total belanja diusulkan menjadi sekitar Rp468,22 miliar.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat sejumlah kebutuhan, antara lain belanja operasi, pelayanan dasar, barang dan jasa, belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, hingga belanja modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur publik.
Kenaikan belanja membuat struktur anggaran mengalami defisit. Namun, pemerintah daerah memastikan defisit tersebut akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.
Dengan skema tersebut, struktur APBD perubahan tetap diarahkan dalam kondisi berimbang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam perubahan anggaran 2026, Pemkab Boltim juga menetapkan delapan prioritas pembangunan. Fokusnya mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah menempatkan pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan kepada desa, serta penguatan reformasi birokrasi dan transformasi digital sebagai prioritas.
Argo menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan besarnya anggaran. Menurut dia, kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, pengawasan, serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting.
“Seluruh prioritas tersebut diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” ujar Argo.
Setelah diserahkan dalam rapat paripurna, rancangan perubahan KUA dan PPAS 2026 akan dibahas bersama DPRD Boltim. Hasil pembahasan nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.(*/red)
