TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan akuntabilitas kinerja. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 yang resmi dibuka di Lantai III Kantor Bupati Boltim, Senin (27/7/2026).
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., mewakili Bupati Boltim Oskar Manoppo, S.E., M.M. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan program, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), para asisten Sekretariat Daerah, staf ahli bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta peserta evaluasi dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Dalam sambutannya, M. Iksan Pangalima menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim evaluator Kementerian PANRB. Menurutnya, proses evaluasi bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh arahan, pembinaan, dan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kehadiran tim evaluator merupakan suatu kehormatan sekaligus kesempatan bagi kami untuk memperoleh arahan, pembinaan, dan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” ujar Iksan.
Ia menegaskan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak boleh dipandang hanya sebagai pemenuhan kewajiban administrasi. Lebih dari itu, SAKIP harus menjadi instrumen manajemen yang mampu memastikan setiap program dan anggaran pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut mampu menyusun perencanaan yang terukur, melaksanakan program secara tepat sasaran, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
“Akuntabilitas kinerja merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Implementasi SAKIP tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen manajemen kinerja yang memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iksan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadikan evaluasi SAKIP sebagai momentum untuk terus belajar dan melakukan perbaikan di berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, budaya kerja yang profesional hanya dapat terwujud apabila seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Evaluasi ini kami jadikan sebagai momentum untuk belajar, berbenah, dan memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kinerja serta hasil,” katanya.
Melalui pelaksanaan Evaluasi SAKIP Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berharap memperoleh berbagai rekomendasi strategis dari tim evaluator Kementerian PANRB. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi kinerja di setiap perangkat daerah.
Dengan demikian, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diharapkan semakin akuntabel, efektif, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.(*/red)
