MANADO, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memantapkan arah pembangunan lima tahun ke depan. Kamis (14/8/2025), Wakil Bupati Botim Argo V. Sumaiku bersama jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Boltim menghadiri Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Manado.
Kegiatan evaluasi ini menjadi langkah penting sebelum penetapan RPJMD, yang merupakan dokumen strategis berisi penjabaran visi dan misi Bupati–Wakil Bupati selama satu periode. Dokumen tersebut akan memandu tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPD), serta Bagian Hukum Setda Boltim. Wakil Bupati didampingi Kepala Bappeda Boltim, Ir. James H.D. Kinontoa, yang memaparkan materi evaluasi secara rinci.
Paparan tersebut mencakup dasar hukum penyusunan RPJMD, visi pembangunan “Bangkit Bekerja Membangun Desa Menuju Bolaang Mongondow Timur Sejahtera dan Berkelanjutan”, enam misi pembangunan, isu-isu strategis daerah, prioritas pembangunan, serta target indikator makro hingga tahun 2030. Indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Wabup Argo menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif.
“RPJMD adalah kontrak sosial antara pemerintah daerah dan masyarakat. Setiap program dan kegiatan harus berdampak nyata bagi warga. Dokumen ini adalah kompas pembangunan yang harus dijalankan dengan komitmen, disiplin, dan akuntabilitas,” ujarnya.
Kepala Bappeda Boltim, Ir. James H.D. Kinontoa, menambahkan bahwa RPJMD 2025–2029 telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara.
“Keselarasan ini penting agar pembangunan di Boltim dapat berjalan sinergis dengan kebijakan nasional dan provinsi,” ungkapnya.
Evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi ini akan menghasilkan catatan dan rekomendasi untuk penyempurnaan Ranperda RPJMD. Setelah evaluasi selesai, Pemkab Boltim menunggu terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang hasil evaluasi sebagai dasar penetapan Ranperda menjadi Perda.
Melalui proses ini, Pemerintah Kabupaten Boltim menegaskan komitmennya untuk membangun daerah secara terukur, terarah, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat. RPJMD 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Boltim.(*)
