MANADO, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan dukungan penuh terhadap penyusunan regulasi daerah melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota yang saat ini tengah digodok oleh Komisi II DPR RI.
Komitmen itu ditunjukkan langsung oleh kehadiran Bupati Boltim, Oskar Manoppo, dalam rapat kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang berlangsung tertutup di Wisma Negara Gubernuran, Bumi Beringin, Manado, Kamis (17/7/25).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si., dan turut dihadiri oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., Wakil Gubernur Dr. Victor J. Mailangkay, S.H., M.H., serta Penjabat Sekretaris Provinsi Tahlis Gallang, S.IP., M.M. Jajaran Forkopimda, para kepala daerah, dan instansi terkait juga hadir dalam forum penting tersebut.
Dalam forum itu, Oskar Manoppo menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Boltim menyambut positif inisiatif Komisi II DPR RI. Ia menilai pembahasan RUU ini sebagai langkah strategis dalam meneguhkan eksistensi hukum kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Kepastian hukum sangat penting bagi kami di daerah. RUU ini menjadi tonggak utama untuk mempertegas keberadaan dan kewenangan daerah dalam menjalankan fungsi otonomi sebagaimana diamanatkan konstitusi,” ujar Oskar.
Lebih jauh, Oskar menjelaskan bahwa payung hukum yang jelas akan mendorong terciptanya sistem pemerintahan daerah yang taat asas, modern, dan relevan dengan dinamika masyarakat saat ini. Ia juga menegaskan kesiapan Pemkab Boltim untuk mendukung proses legislasi melalui koordinasi dan masukan yang konstruktif.
Sebagaimana diketahui, Komisi II DPR RI saat ini tengah membahas sepuluh RUU kabupaten/kota di wilayah Sulawesi yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2024–2025. Jika disahkan, regulasi ini akan menggantikan undang-undang lama yang sudah tidak lagi relevan dengan struktur dan tata kelola pemerintahan daerah kekinian.
“Regulasi yang berbasis konstitusi akan menjadi fondasi yang kuat untuk memperbaiki sistem birokrasi dan pelayanan publik. Kami di daerah siap mengikuti arah kebijakan nasional ini,” tambahnya.
Rapat tertutup tersebut menghasilkan sejumlah masukan penting yang akan dibawa ke pembahasan lanjutan di Senayan. Pemerintah pusat pun mengapresiasi peran aktif para kepala daerah yang hadir, termasuk Bupati Boltim, yang dinilai responsif dan progresif dalam memperjuangkan kepastian hukum daerah.(*)
