TUTUYAN, NusaraID.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai tujuan. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD ke-23 Masa Persidangan III, Jumat (15/8/2025) malam, di Ruang Paripurna DPRD Boltim.
Agenda utama rapat tersebut adalah pembahasan dan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, bersama dua wakil ketua, Kevin Sumendap dan Medy Lensun. Turut hadir Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku, Penjabat Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, Kapolres Boltim AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, hingga perwakilan pemerintah desa.
Dalam sambutannya, Oskar menyampaikan apresiasi terhadap dinamika pembahasan yang berlangsung antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurutnya, proses diskusi, masukan, hingga koreksi dari DPRD adalah bagian penting untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas dan tepat sasaran.
“Setiap masukan, koreksi, dan saran adalah bagian dari upaya bersama untuk menghasilkan APBD yang terukur, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan visi daerah: Terwujudnya Bolaang Mongondow Timur yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” ujar Oskar.
Bupati menegaskan, setelah disepakati bersama, dokumen Perubahan APBD 2025 akan segera disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk dievaluasi. Seluruh kepala perangkat daerah diminta segera menyiapkan jadwal kerja dan memastikan program-program prioritas dapat dijalankan secepat mungkin.
“Perubahan APBD ini tidak boleh berhenti sebatas dokumen. Ia harus menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, hingga memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Semua perangkat daerah harus bergerak seirama demi kemajuan Boltim,” tegasnya.
Oskar juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, masyarakat berhak merasakan manfaat dari setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD.
Selain itu, Bupati menekankan agar setiap program pembangunan dapat berorientasi pada pemerataan. Dengan begitu, manfaat anggaran tidak hanya dirasakan masyarakat di pusat kota, melainkan juga menjangkau desa-desa terpencil yang membutuhkan perhatian.
Rapat paripurna berlangsung khidmat dan penuh suasana kebersamaan. Para anggota DPRD yang hadir memberikan apresiasi atas sikap terbuka pemerintah daerah dalam menerima saran dan masukan selama proses pembahasan.
Bagi Oskar, persetujuan perubahan APBD 2025 ini menjadi momentum penting memperkuat fondasi pembangunan daerah. Ia berharap, dengan sinergi yang terjalin baik antara eksekutif dan legislatif, seluruh program kerja dapat berjalan efektif, sekaligus membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Boltim.(*)
