TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Boltim, M. Iksan Pangalima, saat mewakili Bupati Oskar Manoppo menghadiri sekaligus membawakan materi pada kegiatan Penyuluhan PTSL Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang digelar di Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kamis (29/1/2026), ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan PTSL secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut. Menurutnya, program PTSL menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan mewakili Bupati Boltim, Bapak Oskar Manoppo, kami menyampaikan apresiasi kepada ATR/BPN. Penyuluhan PTSL merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki,” ujar Sekda.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN telah menggagas PTSL sebagai solusi komprehensif dalam menjawab berbagai persoalan pertanahan yang selama ini kerap dihadapi masyarakat, mulai dari tumpang tindih lahan hingga ketiadaan legalitas kepemilikan.
Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, penetapan lokasi PTSL Tahun Anggaran 2026 mencakup 35 desa dengan target penerbitan sebanyak 1.599 sertifikat hak atas tanah. Target tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“PTSL merupakan program strategis nasional yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah masyarakat. Program ini juga menjadi bagian penting dari agenda reformasi agraria dan percepatan pembangunan nasional,” jelasnya.
Sekda menegaskan, Pemerintah Kabupaten Boltim berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PTSL di seluruh wilayah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi antara BPN, pemerintah desa, dan masyarakat, serta memastikan seluruh tahapan program berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Ia juga mengimbau pemerintah desa beserta perangkatnya agar berperan aktif dalam menyediakan data awal pertanahan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta memberikan pendampingan dalam proses pengumpulan berkas dan pengukuran tanah.
“Keterlibatan pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan PTSL. Dengan kerja sama yang baik, target program dapat tercapai tepat waktu,” tambahnya.
Kegiatan penyuluhan ini turut dihadiri Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Boltim, Yanto Modeong, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu.(*/red)
