KOTAMOBAGU, NusaraID.com – Profesionalisme jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kotamobagu kembali mendapat penguatan hukum. Dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Kotamobagu, Senin (20/4/2026), majelis hakim menolak seluruh permohonan pemohon terkait penghentian penyidikan (SP3).
Putusan tersebut menjadi penegasan bahwa langkah penyidik Polres Kotamobagu dinilai telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Perkara ini berfokus pada pengujian keabsahan SP3 atas laporan polisi Nomor LP/B/527/IX/2025 yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik.
Pemohon berinisial CM mengajukan gugatan praperadilan terhadap keputusan kepolisian dalam menangani dugaan kasus penyebarluasan data pribadi. Namun, majelis hakim menilai seluruh tahapan yang dilakukan penyidik telah memenuhi unsur legalitas dan tidak ditemukan pelanggaran prosedur.
Dalam persidangan, tim kuasa hukum Polres Kotamobagu yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Ahmad Waafi, bersama sejumlah perwira lainnya, hadir mewakili institusi. Tim ini dibentuk berdasarkan mandat dari Kapolda Sulawesi Utara untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Hakim Ketua Marthina Ulina Sangian Hutajulu dalam pertimbangannya menyampaikan bahwa penerbitan SP3 telah melalui analisis alat bukti secara objektif serta berdasarkan fakta yang terungkap selama proses penyelidikan hingga penyidikan.
Majelis hakim juga menegaskan tidak ditemukan adanya cacat prosedur dalam tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai termohon. Dengan demikian, permohonan praperadilan dinyatakan ditolak seluruhnya.
Putusan ini bersifat final dan mengikat (inkrah), sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Hal tersebut sekaligus mempertegas bahwa mekanisme kontrol hukum melalui praperadilan telah memvalidasi tindakan penyidik.
Kapolres Kotamobagu, Irwanto, melalui Kasat Reskrim menyatakan bahwa hasil ini merupakan buah dari prinsip kehati-hatian yang selalu diterapkan dalam setiap penanganan perkara.
“Kami mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Putusan ini menegaskan bahwa langkah yang kami ambil telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Ahmad Waafi usai persidangan.
Menurutnya, penghentian penyidikan bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan, melainkan melalui kajian mendalam terhadap bukti dan fakta hukum yang tersedia.
Keputusan majelis hakim ini juga dinilai menjadi penguatan terhadap kredibilitas institusi kepolisian, khususnya dalam menangani perkara yang berkaitan dengan isu sensitif seperti perlindungan data pribadi.
Polres Kotamobagu menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan kepastian hukum bagi semua pihak.(*/Humas Polres Kotamobagu)
