KOTAMOBAGU, NusaraID.com – Upaya memperkuat pemahaman aparat penegak hukum terhadap regulasi terbaru terus dilakukan. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang digelar Polres Kotamobagu di Aula Motabi, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kapasitas personel kepolisian dalam menghadapi berbagai perubahan yang diatur dalam KUHAP terbaru. Sosialisasi menghadirkan sejumlah narasumber dari Tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.
Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto, S.I.K., M.H., yang membuka kegiatan tersebut menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap aturan hukum terbaru. Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti dengan peningkatan kompetensi aparat agar implementasi di lapangan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Pemahaman yang baik terhadap KUHAP yang baru menjadi bekal penting bagi setiap personel dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional dan berintegritas,” ujarnya dalam sambutan.
Kegiatan ini dihadiri para pejabat utama Polres Kotamobagu, perwira, serta perwakilan anggota dari jajaran Polres yang berada di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Kehadiran peserta dari berbagai satuan diharapkan mampu menciptakan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Sementara itu, Kabidkum Polda Sulut Kombes Pol Dr. Rendra K. Presetya, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya sinergi antara seluruh unsur penegak hukum. Menurutnya, implementasi UU Nomor 20 Tahun 2025 tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya koordinasi yang kuat antara kepolisian, kejaksaan, maupun instansi terkait lainnya.
Ia menyebut, pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi baru akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Pada sesi materi, Kadiv Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulut, Apri Listianto, S.H., M.H., mengulas berbagai tantangan dalam penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. Sementara itu, Aspidum Kejati Sulut Dr. Reinhard Tololiu, S.H., M.H., memaparkan pentingnya restrukturisasi hubungan kerja antara penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar proses penanganan perkara berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Pembahasan juga menyoroti aspek upaya paksa dan praperadilan. Dalam paparannya, Kabidkum Polda Sulut menegaskan bahwa praperadilan bukanlah hambatan bagi aparat penegak hukum, melainkan instrumen kontrol yang penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, setiap tindakan kepolisian harus didukung Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi juga dinilai penting guna memastikan seluruh proses penegakan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Melalui sosialisasi ini, Polres Kotamobagu berharap seluruh personel semakin siap menghadapi perubahan regulasi serta mampu mengimplementasikan ketentuan KUHAP terbaru secara profesional, transparan, dan berkeadilan. (*/Humas Polres Kotamobagu)
