KOTAMOBAGU, NusaraID.com – Pelaksanaan Tes-Pro ASN atau Profiling ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu memunculkan tanda tanya besar di kalangan aparatur sipil negara. Program yang digagas Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini sebenarnya dirancang untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN secara objektif, cepat, serta tanpa biaya. Namun, proses pelaksanaannya justru menimbulkan kesan adanya unsur subjektivitas, bahkan disebut-sebut diwarnai praktik like and dislike.
Sejumlah pejabat struktural yang seharusnya menjadi prioritas mengikuti seleksi ini mengaku tidak menerima undangan maupun pemberitahuan. Padahal, BKN menetapkan bahwa peserta Tes-Pro ASN adalah mereka yang memegang jabatan struktural mulai Eselon II hingga Eselon IV. Seleksi ini penting karena menjadi dasar penempatan, mutasi, hingga promosi jabatan berbasis sistem merit.
Salah satu pejabat menyampaikan kekecewaannya saat bersua wartawan Jumat (28/11/2025). “Ikut Pro ASN itu wajib untuk yang terdaftar atau dipanggil. Tapi ketika saya membaca nama saya tidak ada, saya langsung berhenti membaca. Saya kecewa, karena ini menyangkut masa depan jabatan saya,” ujarnya dengan nada berat. Ia menambahkan bahwa dirinya yang tinggal beberapa tahun lagi menuju pensiun berpotensi kehilangan peluang untuk jabatan lanjutan. “Pada akhirnya jabatan itu tergantung pimpinan (wali kota).”
Informasi yang dihimpun NusaraID.com menyebutkan bahwa kuota peserta untuk Kotamobagu justru dipenuhi oleh sejumlah pegawai staf, sementara pejabat eselon yang seharusnya prioritas tidak lagi mendapat tempat karena kuota telah habis. Kondisi ini memicu kritik karena dianggap tidak sesuai regulasi dan mengabaikan prinsip transparansi dalam pembinaan karier ASN.
Sejumlah pejabat struktural lainnya yang ditemui pun menyampaikan kekecewaan serupa. Mereka menilai keputusan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotamobagu mengusulkan staf tanpa dasar jelas justru berpotensi mengganggu proses penilaian kompetensi ASN yang lebih besar tanggung jawabnya.
Untuk mengonfirmasi hal ini, NusaraID.com menghubungi Kepala Bidang Mutasi BKD Kotamobagu, Devi Mokoginta, ST, melalui pesan WhatsApp sejak Selasa (25/11/2025). Namun hingga berita ini disusun, tidak ada tanggapan. Upaya klarifikasi kemudian dilanjutkan kepada Kepala BKD Kotamobagu Deevy Ritha Rumondor. Ia sempat membalas pesan dengan alasan sedang dalam perjalanan menuju Kotamobagu dan jaringan sedang tidak stabil. “Nanti kalau sinyal bagus saya akan menelepon,” katanya melalui WhatsApp Rabu (26/11/2025).
Namun hingga tiga hari upaya konfirmasi dilakukan, baik kepala BKD maupun Kabid Mutasi tetap tidak memberikan klarifikasi terkait polemik tersebut.
Situasi ini memunculkan harapan agar BKD membuka penjelasan resmi, terutama terkait mekanisme penentuan peserta Tes-Pro ASN dan kemungkinan evaluasi daftar nama usulan. Transparansi dinilai penting agar kebijakan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan sesuai regulasi, serta tidak menimbulkan polemik baru di lingkup Pemkot Kotamobagu.(*/rusman)
