TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama DPRD Boltim menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Boltim yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat (4/9/2026). Bupati Boltim Oskar Manoppo, SE., MM. hadir bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku dalam agenda tersebut.
Rapat paripurna turut dihadiri Sekretaris Daerah Boltim M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., para asisten, pimpinan dan anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta unsur terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Oskar mengatakan tercapainya persetujuan bersama merupakan hasil dari proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif yang berlangsung secara serius, terbuka, dan konstruktif.
Menurut dia, seluruh proses tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Persetujuan bersama ini merupakan hasil dari proses pembahasan yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terbuka dan konstruktif antara pemerintah daerah bersama DPRD dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama,” ujar Oskar.
Ia menilai perbedaan pandangan hingga perdebatan yang muncul selama pembahasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Justru, dinamika tersebut diperlukan untuk menguji setiap kebijakan sebelum ditetapkan.
“Meskipun sering terjadi perdebatan yang tajam dan argumentatif, tujuan akhir kita tetap satu, yakni melahirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat di Kabupaten Boltim,” katanya.
Oskar juga mengapresiasi fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD selama proses pembahasan. Menurutnya, silang pendapat dan adu gagasan antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang sehat.
“Kami jajaran eksekutif menyadari sepenuhnya bahwa dinamika, silang pendapat dan adu gagasan yang terjadi selama proses pembahasan merupakan wujud nyata dari berjalannya fungsi pengawasan legislatif serta tegaknya iklim demokrasi yang sehat di daerah kita,” ungkapnya.
Lebih jauh, Oskar menegaskan Perubahan APBD 2026 tidak dapat dipandang sebatas proses administratif atau penyesuaian angka dalam dokumen anggaran.
Menurutnya, perubahan anggaran merupakan instrumen kebijakan strategis pemerintah daerah untuk merespons berbagai perkembangan dan kondisi yang muncul selama tahun berjalan.
“Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2026 ini bukanlah sekadar rutinitas administratif atau pergantian angka, melainkan sebuah kebijakan strategis untuk merespons laju perkembangan dan dinamika tak terduga yang terjadi pada tahun berjalan,” jelasnya.
Bupati berharap kesepakatan tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat hubungan kerja antara Pemkab dan DPRD Boltim. Sinergi kedua lembaga dinilai penting agar setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Oskar juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, jajaran perangkat daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.
Setelah persetujuan ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Boltim akan melanjutkan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berjalan tepat sasaran serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*/red)
