TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama DPRD Boltim menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pedoman Pemilihan Sangadi dalam rapat paripurna. Dalam sambutan Bupati Boltim Oskar Manoppo yang dibacakan Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, pemerintah daerah menekankan pentingnya pelaksanaan pemilihan Sangadi yang demokratis, tertib dan berintegritas.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Boltim, Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta undangan lainnya.
Mewakili Bupati Oskar Manoppo, Wakil Bupati Argo V. Sumaiku menyampaikan sambutan pemerintah daerah terkait penetapan Ranperda Pedoman Pemilihan Sangadi tersebut.
Dalam sambutan yang dibacakannya, Oskar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Boltim serta semua pihak yang telah memberikan perhatian, pemikiran dan masukan selama proses pembahasan Ranperda.
Menurut Oskar, Pemilihan Sangadi tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian kepemimpinan di tingkat desa. Proses tersebut juga merupakan bagian dari demokrasi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah menilai seluruh tahapan Pemilihan Sangadi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemilihan Sangadi harus dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” demikian penegasan Oskar dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Argo V. Sumaiku.
Ia menjelaskan, Ranperda Pedoman Pemilihan Sangadi diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam menjalankan setiap tahapan pemilihan.
Mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara hingga penetapan Sangadi terpilih harus memiliki aturan yang jelas. Dengan demikian, seluruh proses dapat berlangsung tertib sekaligus memberikan kepastian hukum.
Selain kepastian hukum, regulasi tersebut diharapkan memberikan ruang kepada masyarakat desa untuk menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab.
Oskar juga mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilihan di tingkat desa memiliki dinamika tersendiri. Kedekatan hubungan sosial antarmasyarakat membuat perbedaan pilihan harus dikelola dengan baik agar tidak berkembang menjadi konflik.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Pemilihan Sangadi sebagai momentum memperkuat persatuan, bukan mempertajam perbedaan.
“Siapa pun yang terpilih nantinya adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat desa,” demikian isi sambutan Bupati yang disampaikan Argo.
Oskar menegaskan, perbedaan pilihan merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun, persaudaraan dan kepentingan desa harus tetap ditempatkan sebagai hal utama.
“Kompetisi boleh berbeda, pilihan boleh berbeda, tetapi persaudaraan dan kepentingan desa harus tetap menjadi yang utama,” ujarnya dalam sambutan tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya menghasilkan pemimpin desa yang memiliki integritas, kapasitas, komitmen dan kepedulian terhadap masyarakat.
Sangadi terpilih nantinya memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, proses pemilihan diharapkan mampu menghasilkan pemimpin desa yang dapat menjalankan amanah serta bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga mengapresiasi proses pembahasan Ranperda yang telah dilakukan bersama DPRD secara konstruktif.
Berbagai pandangan, masukan dan koreksi yang disampaikan selama pembahasan dinilai menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi Pedoman Pemilihan Sangadi.
Setelah ditetapkan dan diundangkan sesuai ketentuan, Oskar meminta perangkat daerah terkait segera melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada para camat, Sangadi, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.
Sosialisasi diperlukan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai aturan serta tahapan pelaksanaan Pemilihan Sangadi.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun hukum.
Penetapan Ranperda tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Boltim dan DPRD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat desa.
Menurut Oskar, desa merupakan salah satu ujung tombak pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Tata kelola desa yang baik, kepemimpinan yang kuat dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.
Ia berharap Ranperda Pedoman Pemilihan Sangadi tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi dapat menjadi instrumen untuk menghadirkan proses pemilihan yang berkualitas, demokratis dan berintegritas.
Hal tersebut sekaligus mendukung visi Boltim Bangkit — Bangkit Bekerja, Membangun Desa Menuju Masyarakat Bolaang Mongondow Timur yang Sejahtera dan Berkelanjutan. (*/Red)
