TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tengah mempersiapkan langkah-langkah strategi terkait penataan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rencana pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Kebijakan ini diarahkan khusus bagi tenaga honorer yang aktif bekerja dan memiliki kinerja nyata di lapangan.
Rapat pembahasan yang diadakan di ruang rapat Wakil Bupati, Senin (11/8/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Oskar Manoppo, SE, MM ., dan dihadiri Wakil Bupati Argo V. Sumaiku , Penjabat Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, S.Pi., MAP ., para asisten Setda, Kepala BKPSDM beserta jajaran, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Bagian Hukum Setda Boltim.
Dalam arahannya, Bupati Oskar menekankan pentingnya pendataan tenaga non ASN yang benar-benar aktif sebagai dasar penyusunan usulan formasi PPPK paruh waktu. Ia meminta agar seluruh perangkat daerah melakukan verifikasi dengan teliti, sehingga setiap usulan yang tepat sasaran dan memenuhi ketentuan peraturan pemerintah.
“Bupati dan Wakil Bupati sepakat untuk mengusulkan PPPK paruh waktu bagi tenaga honorer yang memiliki kontribusi nyata.Pendataan harus akurat dan transparan, agar kebijakan ini menjadi solusi sekaligus bentuk yang diberikan kepada mereka yang sudah bekerja dengan dedikasi,” tegas Oskar.
Selain menyusun data dan kriteria penilaian, rapat juga membahas mekanisme pengusulan formasi, koordinasi teknis antar perangkat daerah, hingga skema pelaksanaan jika usulan disetujui pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting mengingat proses pengaktifan PPPK paruh waktu diatur secara ketat dalam regulasi, sehingga setiap tahapan harus sesuai prosedur.
Wakil Bupati Argo V. Sumaiku menambahkan bahwa Pemkab Boltim menginginkan kejelasan status bagi tenaga honorer, tanpa mengabaikan kemampuan anggaran daerah. “PPPK paruh waktu ini bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan formasi kuota dan beban belanja pegawai, namun tetap memberi kepastian hukum bagi tenaga honorer,” ujarnya.
Data dari BKPSDM Boltim menunjukkan bahwa saat ini terdapat ratusan tenaga non ASN yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan. Dari jumlah tersebut, akan dilakukan penyaringan ketat berdasarkan keaktifan, lama pengabdian, serta evaluasi kinerja.
Bupati Oskar berharap kebijakan ini dapat diimplementasikan tepat waktu, sehingga tenaga honorer yang memenuhi syarat bisa segera mendapatkan status baru yang lebih jelas, dengan hak dan kewajiban sesuai ketentuan PPPK paruh waktu. “Langkah ini adalah bentuk komitmen kami dalam memperjuangkan nasib tenaga kehormatan yang telah memberikan kontribusi besar bagi pelayanan publik di Boltim,” tutupnya. (*)
