MANADO, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif. Komitmen itu kembali ditegaskan setelah Bupati Oskar Manoppo menghadiri penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Kejaksaan Tinggi Sulut di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Rabu (10/12/2025).
Agenda strategis tersebut menjadi ruang kolaborasi lintas lembaga, menghadirkan para pemangku kebijakan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Turut hadir Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut Yacob Hendrik Pattipeilohy, perwakilan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Hari Wibowo, dan Sekretaris Provinsi Sulut Tahlis Gallang.
Selain jajaran Forkopimda, acara itu juga diikuti kepala kejaksaan negeri se-Sulut, pimpinan PT Jamkrindo, serta sejumlah bupati dan wali kota. Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperlihatkan adanya konsolidasi yang kuat dalam membangun tata kelola layanan publik dan penegakan hukum yang semakin modern.
Pada sesi penandatanganan, Bupati Boltim Oskar Manoppo membubuhkan paraf pada perjanjian kerja sama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Saptono SH. Kesepakatan tersebut mengatur pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana tertentu. Model pemidanaan ini dinilai lebih humanis karena tidak semata-mata menekankan hukuman, tetapi juga bertujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Melalui skema ini, pelaku diarahkan untuk melakukan pekerjaan sosial, mulai dari kegiatan kebersihan lingkungan hingga membantu layanan publik. Pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan sosial ini kini menjadi sorotan nasional karena dinilai mampu mengurangi stigma, meminimalisasi angka residivisme, dan memperkuat kesadaran sosial pelaku.
Bagi pemerintah daerah, kesepakatan tersebut bukan hanya instrumen teknis. Kolaborasi ini juga membuka ruang sinergi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam membangun sistem hukum yang proporsional, transparan, dan efektif.
Bupati Oskar Manoppo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut dan Kejaksaan RI yang telah mendorong penguatan kerja sama lintas sektor. Ia menilai langkah ini menjadi pondasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.
“Kesepakatan ini bukan saja soal tugas kelembagaan, tetapi wujud komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pendekatan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat harus terus kita dorong,” ujar Oskar Manoppo.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Boltim siap mengawal implementasi pidana kerja sosial agar berjalan efektif dan sesuai aturan. Pemerintah daerah, kata dia, akan memastikan setiap proses berjalan transparan dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Forum tersebut juga menandai arah pembangunan Sulut yang semakin menekankan integritas birokrasi, penguatan kolaborasi antarlembaga, dan penyelarasan antara kebijakan hukum dengan kebutuhan pelayanan publik.
Bagi Boltim, kerja sama ini menjadi momentum untuk memperluas inovasi sekaligus memperkuat kualitas pemerintahan daerah. Pemkab optimistis kolaborasi ini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperteguh prinsip keadilan restoratif sebagai bagian dari penegakan hukum modern.(*/Adv)
