TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memperkuat komitmen dalam percepatan digitalisasi layanan publik, khususnya di sektor pajak daerah. Lewat forum High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Aula Kantor Bupati, Selasa (9/9/2025), Wakil Bupati Argo V. Sumaiku menegaskan bahwa seluruh kepala desa atau sangadi diwajibkan melaporkan setiap transaksi jual beli tanah atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di wilayahnya secara digital.
Dalam arahannya, Argo menyampaikan pesan Bupati Oskar Manoppo yang menginstruksikan agar pengelolaan pajak daerah dilakukan lebih transparan dan akuntabel. Digitalisasi dianggap sebagai langkah strategis untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah sekaligus mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
“Setiap transaksi jual beli tanah harus tercatat secara digital. Sangadi tidak boleh lagi menunda atau mengabaikan kewajiban pelaporan. Melalui QRIS dan sistem host to host dengan instansi terkait, semua proses kini lebih praktis, cepat, dan dapat diawasi,” ujar Argo saat membuka kegiatan.
Selain membahas regulasi terbaru, acara HLM ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan bagi desa yang dinilai patuh dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menggunakan aplikasi QRIS. Desa Paret Timur keluar sebagai juara pertama, disusul Tutuyan II di posisi kedua, dan Nuangan Selatan sebagai juara ketiga. Pemerintah juga memberikan apresiasi untuk kecamatan dengan realisasi PBB terbaik sepanjang tahun berjalan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, serta pihak Bank SulutGo sebagai mitra perbankan digital. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Boltim dalam memperluas jaringan digitalisasi keuangan hingga ke tingkat desa.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati menjelaskan enam arah strategis yang telah dijalankan, mulai dari penerapan QRIS di seluruh kanal pajak daerah, edukasi digital bagi masyarakat dan UMKM, hingga integrasi sistem keuangan daerah dengan aplikasi pemerintah pusat. Pemkab Boltim juga rutin melakukan monitoring capaian melalui dashboard TP2DD dan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat.
Argo menekankan, transformasi digital ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir. “Digitalisasi harus menjadi budaya baru di desa-desa kita. Sangadi adalah ujung tombak, sehingga disiplin melaporkan setiap transaksi menjadi kunci keberhasilan program ini,” katanya.
Langkah ini diharapkan mampu membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih luas. Pemanfaatan QRIS tidak hanya terbatas pada pajak, tetapi juga merambah ke sektor perdagangan, pariwisata, hingga pelayanan kesehatan. Dengan begitu, masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi non-tunai, sementara pemerintah daerah mendapatkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, transparan, dan efisien.
Melalui digitalisasi, Pemkab Boltim menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. “Kita ingin membuktikan bahwa daerah juga bisa maju dengan sistem yang bersih dan terbuka,” tegas Argo menutup arahannya.(*/red)
