TUTUYAN, NusaraID.com – Transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terus dipercepat. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kini semakin diperkuat lewat diseminasi kebijakan internal terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi seluruh perangkat daerah.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan akuntabel. Selain mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, penggunaan Sertifikat Elektronik juga menjadi pondasi penting dalam penguatan sistem administrasi berbasis digital di lingkungan Pemkab Boltim.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Moh. Rezhah Mamonto, S.Kom., menjelaskan bahwa pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan TTE bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung efisiensi birokrasi.
Menurutnya, penerapan Tanda Tangan Elektronik mampu memangkas proses administrasi yang selama ini membutuhkan waktu cukup panjang. Dengan sistem digital, dokumen pemerintahan dapat diproses lebih cepat tanpa mengurangi legalitas hukum dari dokumen tersebut.
“Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital,” ujarnya.
Dalam kegiatan diseminasi tersebut, Diskominfo Boltim turut memaparkan berbagai kebijakan internal yang menjadi pedoman penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan itu meliputi mekanisme penerbitan, pembaruan hingga pencabutan Sertifikat Elektronik bagi aparatur sipil negara.
Tak hanya itu, perangkat daerah juga diberikan pemahaman terkait petunjuk teknis integrasi Sertifikat Elektronik dan TTE pada sistem elektronik pemerintahan. Termasuk penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI yang kini menjadi bagian penting dalam pengelolaan arsip digital pemerintah.
Diskominfo juga menjelaskan prosedur penggunaan Sertifikat Elektronik dalam kondisi kahar atau force majeure, layanan helpdesk, hingga standar operasional prosedur penerbitan dan pembaruan sertifikat elektronik.
Dalam pemaparannya, peserta diseminasi diberikan gambaran lengkap mengenai alur layanan Sertifikat Elektronik. Mulai dari pengajuan penerbitan, proses verifikasi identitas, aktivasi sertifikat, pembaruan masa berlaku, hingga mekanisme pencabutan apabila terjadi mutasi jabatan, pensiun, maupun perubahan status kepegawaian.
Untuk menunjang pelayanan yang optimal, Diskominfo Boltim turut menghadirkan layanan Helpdesk Sertifikat Elektronik. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan seluruh perangkat daerah guna memperoleh konsultasi maupun bantuan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap seluruh perangkat daerah mampu memahami kebijakan yang berlaku serta semakin optimal dalam memanfaatkan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari.
Transformasi digital yang terus didorong Diskominfo Boltim diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, aman, dan terpercaya sejalan dengan semangat “Boltim Bangkit”.(*/Humas Diskominfo)
