TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memperkuat sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital. Salah satu langkah strategis terbaru diwujudkan melalui kerja sama antara Pemkab Boltim dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan langsung oleh Bupati Boltim, Oskar Manoppo, bersama Kepala Kantor Pertanahan Boltim, Candra Husain.
Prosesi penandatanganan berlangsung di ruang kerja Bupati di Tutuyan, Senin (18/05/2026), dan menjadi langkah penting dalam memperkuat sinkronisasi data lintas instansi demi mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan.
Kerja sama tersebut mencakup sejumlah fokus utama, mulai dari integrasi data pertanahan dengan pajak daerah, percepatan pensertifikatan aset pemerintah daerah, pemanfaatan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hingga percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Boltim.
Bupati Oskar Manoppo menegaskan, kolaborasi tersebut merupakan langkah progresif pemerintah daerah dalam membangun sistem administrasi yang modern dan terintegrasi.
Menurutnya, sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan akan membantu pemerintah memetakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih akurat, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Melalui integrasi data berbasis teknologi ini, kita dapat memetakan potensi PBB-P2 dan BPHTB secara lebih akurat dan real-time. Selain itu, kerja sama ini sangat penting untuk mengamankan aset-aset milik pemerintah daerah melalui percepatan sertifikasi legal,” ujar Oskar.
Secara teknis, sistem integrasi tersebut akan menggunakan layanan web service berbasis Representational State Transfer JavaScript Object Notation (REST JSON). Sistem itu nantinya dikelola bersama oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltim dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN.
Dengan sistem tersebut, proses validasi pembayaran BPHTB dan pencocokan data wajib pajak dapat dilakukan lebih cepat tanpa prosedur birokrasi yang panjang.
Kerja sama ini juga disepakati berlaku selama lima tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya, kedua pihak akan melakukan koordinasi rutin, termasuk rekonsiliasi data manual yang dijadwalkan minimal satu kali setiap bulan.
Pemkab Boltim berharap integrasi data tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, kepastian hukum pertanahan, serta optimalisasi tata kelola agraria di daerah.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis teknologi bagi masyarakat Bolaang Mongondow Timur.(*/red)
