Manado, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menunjukkan komitmennya terhadap penyusunan regulasi yang tepat dan sesuai ketentuan hukum dengan mengikuti rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup), Selasa (17/6/2025), di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Manado.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku.
Ia didampingi oleh Asisten III Setda Boltim, Hardiman Pasambuna, serta tim dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boltim.
Agenda utama dalam kegiatan ini mencakup pembahasan dua regulasi strategis.
Pertama, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kedua, Ranperbup tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Wabup Argo menekankan bahwa harmonisasi ini menjadi langkah krusial dalam memastikan setiap kebijakan daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya.
“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tapi menjadi proses strategis untuk menjamin bahwa semua kebijakan kita memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak saling bertentangan,” ujar Argo di sela-sela rapat.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari kerangka regulasi yang harmonis.
“Dengan regulasi yang tersusun rapi, pembangunan di Boltim akan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Ini adalah bagian dari upaya kami mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam mendorong kemajuan daerah,” jelasnya.
Dalam forum harmonisasi ini, tim dari Kementerian Hukum dan HAM turut memberikan masukan konstruktif terkait keselarasan substansi aturan yang diusulkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Hal ini penting agar produk hukum daerah tidak menimbulkan multitafsir maupun konflik hukum di kemudian hari.
Kehadiran Pemkab Boltim dalam forum ini dinilai sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum.
Harmonisasi regulasi juga menjadi fondasi penting dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi di tingkat daerah.
Ke depan, hasil dari harmonisasi ini akan menjadi pedoman dalam finalisasi Ranperda dan Ranperbup yang nantinya akan disahkan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, arah pembangunan Boltim tahun 2025 akan memiliki pijakan hukum yang solid.
