MANADO, NusaraID.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler bagi anak, khususnya di lingkungan satuan pendidikan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E Nomor 100.3.4/26.562/SEKR-DPPPAD tentang Pembatasan Penggunaan Telepon Seluler bagi Anak di Provinsi Sulawesi Utara.
Kebijakan ini diterbitkan sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang aman, sehat, serta ramah bagi anak.
Dalam instruksi tersebut, gubernur mengarahkan seluruh kepala daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara, kepala perangkat daerah provinsi, pimpinan satuan pendidikan, hingga orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama menerapkan pembatasan penggunaan telepon seluler secara proporsional dan bertanggung jawab.
Langkah ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 terkait tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak.
Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah larangan bagi peserta didik untuk membawa dan menggunakan telepon seluler selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Namun demikian, penggunaan ponsel masih diperbolehkan dalam kondisi tertentu, misalnya atas instruksi guru untuk kepentingan pembelajaran di kelas.
Selain itu, setiap satuan pendidikan diminta menyediakan tempat khusus untuk menyimpan telepon seluler siswa sebelum kegiatan belajar dimulai.
Dengan mekanisme tersebut, diharapkan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung lebih fokus tanpa gangguan penggunaan perangkat digital yang berlebihan.
Kebijakan ini juga memberikan ruang pengecualian bagi siswa untuk menggunakan telepon seluler sebelum atau setelah jam pelajaran berlangsung, maupun dalam situasi darurat dengan izin guru.
Pemerintah provinsi menilai penggunaan ponsel yang tidak terkontrol berpotensi membawa dampak negatif bagi perkembangan anak, terutama terkait paparan konten yang tidak sesuai.
Karena itu, sekolah diwajibkan melakukan upaya pencegahan terhadap akses dan penyebaran berbagai konten negatif di lingkungan pendidikan.
Konten yang dimaksud antara lain kekerasan, pornografi, perjudian, penyebaran hoaks, hingga perundungan siber atau cyberbullying.
Selain pihak sekolah, orang tua juga diharapkan berperan aktif dalam mengawasi penggunaan perangkat digital oleh anak-anak di rumah.
Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, baik di lingkungan pendidikan maupun keluarga.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan bahwa pembatasan ini bukan bertujuan melarang penggunaan teknologi sepenuhnya, melainkan mengarahkan pemanfaatannya secara bijak dan sesuai kebutuhan pendidikan.
Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah berharap proses pendidikan dapat berjalan lebih optimal sekaligus melindungi anak-anak dari berbagai potensi dampak negatif perkembangan teknologi digital.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, upaya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di Sulawesi Utara diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan.(*/rusman)
