TUTUYAN, NusaraID.com — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Ranomut yang selama ini menjadi perhatian publik. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Boltim melalui sambutan Bupati Oskar Manoppo yang dibacakan oleh Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, Senin (24/11/2025).
Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD itu merupakan agenda resmi penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait HGU PT Ranomut. Forum tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Boltim, serta unsur TNI-Polri sebagai bentuk keseriusan penyelesaian persoalan yang melibatkan kepentingan masyarakat luas.
Dalam sambutannya, Bupati melalui Wakil Bupati menyampaikan bahwa rekomendasi Pansus merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurutnya, rekomendasi tersebut tidak hanya menjadi hasil kerja legislatif, tetapi juga dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis ke depan.
“Saya mengajak seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk memandang rekomendasi ini sebagai dasar memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat,” demikian sambutan Bupati dalam forum paripurna tersebut.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Setiap rekomendasi harus diikuti langkah konkret yang bermuara pada kepentingan masyarakat. Bupati juga berharap agar seluruh proses pembahasan hingga keputusan final terkait sengketa lahan HGU PT Ranomut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk membangun daerah yang lebih baik dan semakin sejahtera.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Argo V. Sumaiku memberikan informasi terbaru mengenai komunikasi yang dilakukan Bupati bersama pihak PT Ranomut. Menurutnya, Bupati telah menjalin komunikasi langsung dengan pemilik perusahaan tersebut, Henri, dan mendapatkan kepastian kesediaan bertemu setelah pemilik perusahaan kembali dari Jepang.
“Dari hasil komunikasi Bapak Bupati dengan pemilik PT Ranomut, kesimpulannya bahwa Pak Henri akan segera bertemu langsung dengan Bapak Bupati sepulang dari Jepang, dan akan ada penandatanganan pelepasan HGU sebagaimana yang dimaksud,” ujarnya.
Wabup juga menambahkan bahwa pemerintah optimistis persoalan yang telah berlangsung lama ini akan segera menemui titik terang. Ia menyampaikan bahwa suara masyarakat yang selama ini meminta kejelasan terkait status lahan HGU PT Ranomut akan segera terjawab.
“Jadi apa yang disuarakan masyarakat, insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada pelepasan HGU kepada Pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, para asisten, Danramil 1303-05 Kotabunan Peltu Junil Tehalu, perwakilan Polres Boltim, serta pimpinan OPD. Kehadiran seluruh unsur ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, legislatif, dan pihak keamanan dalam memastikan penyelesaian sengketa lahan berjalan sesuai aturan dan aspirasi masyarakat.
Dengan adanya kepastian rencana pertemuan dan penandatanganan pelepasan HGU tersebut, harapan masyarakat Boltim untuk mendapatkan kejelasan terkait lahan yang selama ini dipersoalkan semakin terbuka. Pemerintah optimistis bahwa penyelesaian yang adil dan berpihak pada rakyat akan menjadi langkah penting dalam menciptakan iklim pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.(*/red)
