JAKARTA, NusaraID.com – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Pengadilan Agama (PA) Tutuyan Boltim resmi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menerima langsung piagam penghargaan dari Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Penganugerahan Satuan Kerja Berintegritas MA 2025 yang digelar di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Selasa (9/12). Acara digelar sebagai bagian dari peringatan Hakordia yang tahun ini mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi.”
Dilansir dari marinews.mahkamahagung.go.id, Mahkamah Agung menetapkan 19 satuan kerja penerima predikat WBK tahun ini melalui Keputusan Sekretaris MA RI Nomor 27570/SK/SK.PW1/XI/2025 tanggal 28 November 2025. Dari seluruh penerima, PA Tutuyan Boltim menjadi yang paling mencuri perhatian karena berhasil mencatat sejarah baru sebagai satuan kerja pertama di bawah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Manado yang meraih predikat tersebut.
Ketua PA Tutuyan Boltim, Ahmad Edi Purwanto, S.H.I, menerima penghargaan secara langsung dari Ketua MA RI di hadapan jajaran pimpinan MA dan Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto. Momen tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Boltim, khususnya karena PA Tutuyan selama ini dikenal sebagai satuan kerja kecil namun konsisten melakukan berbagai inovasi pelayanan.
Edi Purwanto menegaskan bahwa capaian WBK bukan sekadar prestasi kelembagaan, tetapi merupakan amanah besar yang harus dijaga. “Predikat ini tidak boleh membuat kami berpuas diri. Justru menjadi pengingat bahwa integritas harus dijaga setiap hari. Kami ingin memberikan contoh bahwa satuan kerja di daerah, termasuk di Boltim, juga mampu menunjukkan pelayanan publik yang bersih dan transparan,” ujarnya.
PA Tutuyan Boltim kini ditetapkan sebagai satuan kerja percontohan integritas di wilayah Sulawesi Utara. Sejumlah inovasi disebut menjadi faktor penting keberhasilan mereka, mulai dari digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan internal, hingga edukasi publik terkait prosedur peradilan agama. Publik Boltim disebut mulai merasakan manfaatnya melalui layanan yang lebih cepat, sederhana, dan bebas pungutan liar.
Penganugerahan WBK tahun ini juga menjadi penegasan bahwa komitmen pemberantasan korupsi di lingkungan MA terus diperkuat. Tema Hakordia “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” dianggap relevan dengan keseriusan lembaga peradilan menerapkan budaya kerja yang jujur dan bebas intervensi.
Keberhasilan PA Tutuyan Boltim memperoleh WBK diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga menjadi dorongan bagi satuan kerja lain di Sulawesi Utara untuk mengikuti jejak yang sama. MA menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya pekerjaan administratif, tetapi kebutuhan mendesak untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Dengan capaian ini, PA Tutuyan Boltim membuktikan bahwa satuan kerja di daerah pun dapat menunjukkan kualitas, integritas, dan profesionalisme setara dengan instansi besar di pusat. Komitmen tersebut kini menjadi modal penting bagi mereka dalam mempertahankan layanan peradilan yang bersih dan terpercaya.(*/rusman)
