TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Bupati Boltim Oskar Manoppo, S.E., M.M., memimpin langsung penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang digelar di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Boltim, Rabu (21/1/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Boltim M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., para asisten Sekda, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penandatanganan ini menjadi momentum awal penyelarasan target kinerja pemerintah daerah memasuki tahun anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa perjanjian kinerja bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bagian penting dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui mekanisme tersebut, setiap perangkat daerah dituntut mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja dan manfaat nyata dari program yang dijalankan.
“Perjanjian kinerja ini merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, yaitu pemerintahan yang dapat mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatan kepada masyarakat,” ujar Oskar.
Ia menjelaskan, penandatanganan perjanjian kinerja memiliki sejumlah tujuan strategis. Di antaranya memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan integritas, transparansi, serta kinerja aparatur. Selain itu, dokumen tersebut menjadi tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar evaluasi, pemberian penghargaan, hingga penerapan sanksi bagi perangkat daerah.
Menurut Oskar, perjanjian kinerja juga berfungsi sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi, sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi kinerja secara berkelanjutan.
“Dengan target yang jelas dan terukur, kita bisa menilai sejauh mana sasaran organisasi tercapai, sekaligus melakukan perbaikan jika ditemukan kendala di lapangan,” katanya.
Selain perjanjian kinerja, pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas. Pakta ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Bupati Oskar berharap, penandatanganan Pakta Integritas dapat memperkuat budaya kerja aparatur yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Ini menjadi komitmen moral dan administratif bagi seluruh pimpinan OPD untuk bekerja lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat.(*/red)
