MANADO, NusaraID.com— Pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi benang merah dalam Konsolidasi Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026. Forum strategis yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (27/2/2026), itu dihadiri para kepala daerah, pemangku kepentingan pendidikan, serta perwakilan lembaga vertikal dan perguruan tinggi.
Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo menegaskan bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing, khususnya di Boltim. Menurutnya, kualitas manusia akan menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan daerah di masa depan.
“Pendidikan adalah investasi strategis jangka panjang. Jika kita ingin daerah maju dan mandiri, maka penguatan pendidikan tidak bisa ditawar. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berkomitmen menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan SDM,” ujar Oskar.
Konsolidasi pendidikan tahun ini mengusung tema “Mapalus Memperkuat Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua di Sulawesi Utara”. Forum ini diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan dibuka oleh Widyaprada Ahli Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Kahar, yang mewakili Menteri Pendidikan RI. Ia menekankan bahwa kebijakan wajib belajar 13 tahun telah meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar secara signifikan. Tantangan ke depan, kata dia, adalah memastikan layanan pendidikan menengah dan prasekolah tersedia secara merata, inklusif, dan berkualitas.
Pemerintah pusat menargetkan revitalisasi sedikitnya 60 ribu sekolah pada 2026. Setiap sekolah akan mendapatkan tambahan tiga unit Interactive Flat Panel (IFP) sehingga total tersedia empat unit per sekolah. Digitalisasi pembelajaran tersebut akan dibarengi peningkatan kompetensi guru serta penguatan tata kelola satuan pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan sekolah terintegrasi di setiap kecamatan, mulai dari jenjang SD hingga SMA dalam satu kawasan pendidikan. Program nasional ini ditargetkan menjangkau 7.281 kecamatan di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat menanggung pembangunan fisik, sementara pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan dan menyampaikan usulan paling lambat 2 Maret 2026.
Oskar Manoppo menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk berkolaborasi aktif menyukseskan program tersebut. Ia menilai sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci agar kebijakan tidak berhenti pada tataran konsep.
“Kami berharap hasil konsolidasi ini melahirkan kebijakan yang implementatif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pendidikan yang bermutu akan melahirkan generasi Boltim yang unggul, adaptif, dan siap bersaing,” kata Oskar.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh para kepala daerah dan pemangku kepentingan sebagai bentuk keseriusan mendukung transformasi pendidikan di Sulawesi Utara.(*/red)
