MANADO, NusaraID.com — Komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam menurunkan angka stunting tidak sebatas jargon. Ini dibuktikan lewat kehadiran langsung Bupati Oskar Manoppo, Wakil Bupati Argo Suamiku dan Ketua TP-PKK Ny. Rosita Manoppo Pobela pada Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, yang berlangsung di Hotel Aryaduta Manado, Rabu (16/7/25).
Dalam forum yang dibuka Wakil Gubernur Sulut, Dr. Victor Mailangkay, Boltim menegaskan keseriusannya untuk menjawab tantangan nasional dalam upaya percepatan penurunan stunting menuju 2025.

“Saya yakin dan percaya, dengan komitmen kuat dan kerja bersama, kita mampu menurunkan angka stunting secara signifikan,” ujar Wagub dalam sambutannya yang menekankan pentingnya gotong royong lintas sektor.
Di hadapan kepala daerah dan Ketua TP-PKK se-Sulut, Bupati Oskar tampil lugas menyampaikan strategi daerahnya. Ia menekankan bahwa Boltim telah menyusun dan menjalankan intervensi lintas sektor — mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas PMD, hingga Dinas Pendidikan dan TP-PKK — dengan fokus pada intervensi spesifik dan sensitif.
“Stunting adalah masalah serius yang memerlukan kolaborasi semua pihak. Kita di Boltim sudah on-track. Pemerintah desa, kader posyandu, tenaga kesehatan, semua kita libatkan. Ini soal masa depan anak-anak kita,” ungkap Oskar.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Boltim Rosita Manoppo Pobela menambahkan bahwa kader PKK di desa-desa telah menjadi ujung tombak dalam edukasi keluarga tentang gizi anak, pentingnya ASI eksklusif, dan pola hidup bersih.
Wakil Bupati Argo Suamiku juga hadir dan mendampingi sepanjang kegiatan, mempertegas bahwa Pemkab Boltim tidak hanya aktif secara administratif, tetapi juga terlibat langsung dalam proses advokasi dan pengambilan kebijakan.
Puncaknya, Bupati Oskar ikut menandatangani dokumen kesepakatan percepatan penurunan stunting tahun 2025 bersama kepala daerah lainnya sebagai bentuk komitmen bersama.
Acara ini turut dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Utara, jajaran Bappeda, Dinas PPKB, serta unsur PKK dari seluruh kabupaten/kota.(*)






