TUTUYAN, NusaraID.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tutuyan Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Tutuyan, Rabu (11/2/2026), berlangsung dalam nuansa yang berbeda. Forum tahunan ini tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi desa, tetapi juga ruang menyelaraskan harapan masyarakat dengan kondisi fiskal daerah yang kian terbatas.
Musrenbang yang dimulai sekitar pukul 11.00 WITA tersebut diikuti oleh 10 desa se-Kecamatan Tutuyan. Kegiatan ini dihadiri jajaran Pemerintah Kecamatan, para Sangadi dan perangkat desa, Tenaga Ahli Bupati, serta perwakilan perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bappeda, Dinas Sosial, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Dalam forum tersebut, masing-masing desa menyampaikan usulan pembangunan hasil musyawarah di tingkat desa. Dari seluruh aspirasi yang masuk, Musrenbang Kecamatan Tutuyan menyepakati tiga usulan prioritas utama untuk diperjuangkan pada tahapan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.
Berdasarkan hasil pembahasan, sektor infrastruktur menjadi bidang yang paling dominan dalam usulan desa. Hal ini mencerminkan masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Namun, proses penyusunan prioritas tahun ini tidak terlepas dari tantangan keterbatasan fiskal daerah. Berkurangnya alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat, baik melalui skema transfer ke daerah maupun sumber pembiayaan lainnya, turut memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat.
Camat Tutuyan, Hesty Paputungan, A.Md.Keb, dalam arahannya menegaskan pentingnya sikap realistis dalam menyusun usulan pembangunan. Menurutnya, setiap program yang diajukan harus benar-benar berdasarkan urgensi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kita dituntut untuk lebih selektif dan terukur dalam menentukan prioritas pembangunan,” ujar Camat.
Ia mengungkapkan, dari sejumlah usulan infrastruktur yang masuk, pembangunan drainase dinilai sebagai salah satu kebutuhan paling mendesak untuk diperjuangkan ke tingkat kabupaten. Usulan tersebut dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat serta upaya pencegahan dampak lingkungan, seperti genangan air dan banjir di kawasan permukiman.
Meski demikian, Camat Tutuyan menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk mengabaikan aspirasi masyarakat. Seluruh usulan prioritas yang telah disepakati tetap akan diperjuangkan agar dapat terakomodasi dalam tahapan perencanaan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
“Walaupun dengan keterbatasan anggaran, hasil Musrenbang ini tetap akan kami perjuangkan,” tegasnya.
Hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan Tutuyan Tahun 2026 selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pembahasan pada Musrenbang tingkat kabupaten. Forum ini menjadi penanda penting bahwa pembangunan daerah bukan sekadar merumuskan keinginan, melainkan tentang menavigasi aspirasi masyarakat secara bijak di tengah realitas anggaran yang ada, melalui sinergi antara desa, kecamatan, dan kabupaten.(*/rusman)
