Oleh: Redaksi NusaraID.com
DI TENGAH semangat swasembada pangan dan geliat pertanian rakyat yang semakin menggeliat di Bolaang Mongondow Timur (Boltim), ironi besar justru menyelimuti sektor paling strategis ini. Para petani yang seharusnya menjadi pahlawan ketahanan pangan justru masih dikepung sistem perdagangan yang timpang: dominasi tengkulak dari luar daerah, harga yang ditekan, dan tak ada kepastian pasar.
Hasil Pertanian Melimpah, Tapi Tak Tahu ke Mana Dijual
Ambil contoh komoditas jagung. Setiap musim panen, ratusan hingga ribuan ton jagung keluar dari Boltim, dibawa oleh tengkulak luar daerah dengan harga semena-mena. Di sisi lain, para petani mendapatkan pupuk, bibit, dan alat pertanian dari bantuan pemerintah daerah, bahkan pelatihan dari instansi teknis. Tapi, ketika hasil panen tiba, tak ada sistem yang siap menyerap dan melindungi hasil jerih payah petani itu.
Hal yang sama terjadi pada komoditas kopra. Boltim adalah salah satu lumbung kelapa di Sulawesi Utara. Tapi, ribuan ton kopra dari desa-desa seperti Buyat, Nuangan, Tutuyan, atau Kotabunan, semuanya dijual ke Bitung atau ke Cargill. Tidak ada satu pun industri pengolahan berbasis kelapa yang berdiri di Boltim. Akibatnya, nilai tambah dibawa pergi, dan daerah hanya menjadi lumbung, bukan pemain utama.
Pemerintah Daerah Harus Turun Tangan
Saatnya pemerintah daerah berhenti menjadi penonton. Berikut beberapa langkah konkret dan sistematis yang bisa segera ditempuh:
1. Perda Pajak Hasil Bumi Keluar Daerah
Pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi hasil bumi yang keluar dari Boltim. Setiap komoditas—jagung, kelapa, cokelat, hingga hasil hortikultura—yang dijual ke luar daerah harus didata dan dikenai kontribusi kecil dalam bentuk pajak atau retribusi.
Ini bukan soal membebani petani, melainkan mengatur arus komoditas secara legal, terdata, dan menguntungkan daerah. Dana retribusi bisa digunakan untuk subsidi harga pupuk, transportasi hasil panen, atau pengembangan gudang milik petani.
Sebagian masyarakat mungkin khawatir karena sebelumnya mereka sudah membayar semacam “pajak lahan” atau “struk tagihan” kepada desa atau instansi. Namun, perlu dijelaskan bahwa pajak komoditas berbeda dengan pajak lahan. Pajak hasil bumi adalah bentuk kontribusi terhadap nilai tambah barang, bukan sekadar kepemilikan lahan. Mekanisme ini bahkan bisa mencegah pungutan liar karena retribusinya diatur secara resmi.
2. Bentuk BUMD Komoditas Strategis
Boltim memerlukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus membeli dan memasarkan hasil tani. BUMD ini akan menjadi mitra strategis petani: membeli saat panen raya, menyimpan stok, dan menjual di saat harga menguntungkan. Sehingga, harga tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh tengkulak luar.
Sebagai contoh, BUMD ini bisa mengikat kontrak dengan pabrik pakan ternak, minyak kelapa, atau eksportir hasil bumi. Bahkan bisa membuka jaringan langsung dengan pasar internasional melalui kerja sama dengan pelabuhan di Bitung atau Gorontalo.
3. Bangun Gudang Resi dan Sentra Dagang Petani
Dengan membangun gudang resi resmi, petani tak perlu lagi menjual hasil panen secara terburu-buru. Sistem resi gudang memungkinkan petani menyimpan hasil, mendapatkan surat resi, dan bahkan menjaminkan resi itu ke bank untuk mendapatkan pembiayaan.
Sentra dagang juga dibutuhkan. Bayangkan sebuah “Pasar Lelang Petani Boltim”, tempat petani dan pembeli bertemu, dan harga ditentukan secara transparan. Ini juga membuka peluang terjadinya kompetisi harga antar pembeli—bukan lagi harga dari satu tengkulak yang memonopoli.
4. Digitalisasi Informasi dan Perdagangan
Pemerintah daerah bisa memfasilitasi aplikasi atau sistem daring sederhana yang menyajikan data harga, stok hasil panen per kecamatan, hingga jadwal pengangkutan komoditas. Transparansi ini akan menghentikan dominasi tengkulak dan membuka ruang pembeli lokal ikut terlibat.
Platform ini bahkan bisa dikembangkan menjadi marketplace lokal untuk hasil pertanian Boltim. Pengusaha, koperasi, atau hotel dari luar bisa langsung membeli dari petani.
5. Dorong Kelembagaan Petani Seperti APEKSU
Kabar baik, Boltim sudah membentuk pengurus APEKSU (Asosiasi Petani Kelapa Sulut) yang diketuai oleh Frangki Modeong, sekretaris Benny Boroma, dan bendahara Yongki Budiman. Ini adalah langkah strategis yang perlu didukung penuh.
Kelembagaan seperti APEKSU bisa menjadi jembatan antara petani dan kebijakan daerah. Mereka bisa memperjuangkan harga yang adil, menyuarakan keluhan dari lapangan, hingga membangun koperasi pemasaran. Pemerintah wajib merangkul dan membina organisasi ini agar tak hanya menjadi simbol, tapi aktor nyata dalam proteksi dan distribusi hasil pertanian.
Kesimpulan: Lindungi Petani, Kuatkan Daerah
Jika petani terus dibiarkan menjual dengan harga murah, sementara hasilnya diangkut keluar tanpa kontribusi ke daerah, maka Boltim akan terus berada di pinggir panggung ekonomi. Petani kaya hasil, tapi miskin nilai tambah.
Sudah waktunya Boltim bertindak. Bangun sistem perdagangan yang adil, protektif, dan modern. Karena daerah yang melindungi petaninya adalah daerah yang sedang membangun masa depan dengan pondasi paling kuat: kedaulatan pangan dan ekonomi rakyat.(*)
Disclaimer Redaksi
Tulisan ini merupakan opini penulis yang disusun berdasarkan sudut pandang, data lapangan, dan diskusi dengan berbagai narasumber informal. Isi opini tidak selalu mencerminkan sikap resmi redaksi NusaraID.com. Redaksi terbuka terhadap tanggapan, klarifikasi, dan masukan dari pihak-pihak terkait demi diskursus publik yang sehat dan berimbang.
