MANADO, NusaraID.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Manado, Selasa (13/1/2026), dan diikuti para kepala daerah se-Sulut.
Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, Bombit Agus Mulyo. Hadir pula Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, para bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, inspektur daerah, serta kepala badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Sulut.
LHP Kepatuhan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan konstitusional BPK RI terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Pemeriksaan difokuskan pada kepatuhan belanja daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus untuk mendorong peningkatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Bombit Agus Mulyo menegaskan bahwa LHP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Ia mengingatkan seluruh kepala daerah agar menaruh perhatian serius terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah disampaikan.
“Tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan kewajiban hukum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan agar seluruh rekomendasi ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak LHP diterima,” ujar Bombit.
Ia juga menekankan bahwa kepatuhan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan berdampak langsung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah. Dengan demikian, belanja daerah diharapkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Boltim Oskar Manoppo menyambut baik penyerahan LHP tersebut. Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab.
“LHP ini menjadi cermin bagi kami untuk melihat sejauh mana pelaksanaan belanja daerah telah berjalan sesuai ketentuan. Ini juga menjadi dasar untuk melakukan perbaikan agar pengelolaan keuangan semakin transparan dan akuntabel,” kata Oskar.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh dan tepat waktu. Menurutnya, kepatuhan terhadap rekomendasi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK RI sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah yang tertib, patuh regulasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Oskar.(*.red)
