JAKARTA, NusaraID.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Jumat (8/8/2025). Pertemuan ini membahas usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Boltim untuk tahun 2025, yang mencakup 93 titik lokasi.
Bupati Oskar diterima langsung oleh Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara, Julian Ambassadur Shiddiq, bersama sejumlah pejabat teknis Ditjen Minerba. Dalam pemaparannya, Oskar menegaskan bahwa penetapan WPR merupakan langkah strategis dalam menata aktivitas pertambangan rakyat agar memiliki landasan hukum yang jelas.
“Ini sangat penting agar aktivitas pertambangan rakyat di Boltim dapat berlangsung secara legal dan aman. Selain itu, ini juga menjadi bagian dari upaya kita menata sektor pertambangan rakyat agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” ujar Oskar.
Dorongan Legalitas dan Keberlanjutan
Menurut Bupati, keberadaan WPR akan memberikan kepastian hukum bagi penambang lokal, sekaligus membuka akses terhadap pembinaan, pendampingan, dan pengawasan dari pemerintah. Dengan begitu, kegiatan pertambangan dapat berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Boltim memandang penetapan WPR sebagai peluang untuk mengurangi praktik pertambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan kerja dan kerusakan lingkungan.
Apresiasi dari Ditjen Minerba
Pihak Ditjen Minerba menyambut baik langkah proaktif Boltim. Julian Ambassadur Shiddiq mengapresiasi kelengkapan dokumen yang disampaikan, yang menjadi salah satu syarat penting dalam proses pengajuan.
“Kami melihat keseriusan Pemerintah Kabupaten Boltim dalam mengatur tata kelola pertambangan rakyat. Usulan ini akan kami telaah secara mendalam, termasuk koordinasi lintas sektor agar penetapan WPR dapat berjalan sesuai prosedur,” jelas Julian.
Ia menambahkan, proses penetapan WPR akan melibatkan kajian teknis dan administratif, serta mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.
Percepatan Penetapan WPR
Audiensi ini diharapkan menjadi pintu percepatan penetapan WPR di Boltim. Dengan legalitas tersebut, penambang rakyat akan memiliki keamanan berusaha, akses terhadap pelatihan teknis, dan dukungan peralatan ramah lingkungan.
Dalam pertemuan ini, Bupati turut didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Hendra Tangel, serta Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Boltim, Hasirwan.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Boltim untuk mengatur dan mengembangkan sektor pertambangan rakyat secara bertanggung jawab, sehingga dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.(*)
