TUTUYAN, NusaraID.com – Kinerja pencegahan korupsi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Hal itu tercermin dalam dokumen resmi koordinasi program pemberantasan korupsi yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang tugas koordinasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam laporan tersebut, capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) Kabupaten Boltim pada 2025 mencapai 88,82, atau meningkat 8,74 poin dibanding tahun sebelumnya. Secara nasional, capaian ini menempatkan Boltim di peringkat 99 dari 546 pemerintah daerah dan masuk kategori “Terjaga”.
Tak hanya itu, indikator lain juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 mencatat skor 79,61, meningkat 2,3 poin dari tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut, Boltim bahkan menempati peringkat 22 secara nasional dari 546 pemerintah daerah, sekaligus berada dalam kategori “Terjaga”.
Capaian ini memperlihatkan adanya penguatan sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah, termasuk dalam aspek pengawasan, pelayanan publik, hingga tata kelola keuangan.
Bupati Boltim, Oskar Manoppo, menyampaikan bahwa hasil tersebut merupakan buah dari kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Peningkatan ini adalah buah dari komitmen dan kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Kami terus mendorong perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, serta pelayanan publik yang bersih dan akuntabel,” ujar Oskar.
Ia menegaskan, capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Upaya pembenahan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan, memperkuat pencegahan korupsi, dan memastikan setiap program berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.
Selain aspek indeks, laporan tersebut juga mencatat kemajuan dalam pengamanan aset daerah. Sepanjang 2025, sebanyak 25 bidang aset milik Pemerintah Kabupaten Boltim telah berhasil disertifikasi. Jumlah ini sesuai dengan target komitmen kepala daerah dan DPRD yang telah ditetapkan sebelumnya.
Meski demikian, dokumen tersebut juga mengingatkan bahwa beberapa aspek dalam delapan area intervensi pencegahan korupsi masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi capaian yang telah diraih.
Secara keseluruhan, peningkatan skor IPKD MCSP dan SPI menunjukkan bahwa Boltim berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga capaian tersebut.
Dengan tren yang terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Boltim diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pencegahan korupsi di masa mendatang, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.(*/red)
