TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali menegaskan keseriusannya dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dibuktikan melalui rapat evaluasi yang digelar di Kantor Bupati Boltim, Rabu (20/8/2025).
Rapat dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., didampingi Asisten III Administrasi Umum, Hardiman Pasambuna, S.H., serta Kepala BKPSDM Rita Kamumu, S.Pi. Turut hadir pula pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Agenda rapat menindaklanjuti sejumlah laporan pelanggaran disiplin ASN pada perangkat daerah tertentu, antara lain di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Pangan.
Mengacu pada Aturan Nasional
Dalam penegakan aturan, Pemkab Boltim berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Regulasi tersebut memuat kewajiban dan larangan bagi ASN, termasuk jenis hukuman yang bisa dijatuhkan.
Hukuman disiplin terbagi tiga kategori. Hukuman ringan berupa teguran lisan maupun tertulis, hukuman sedang berupa penundaan kenaikan gaji atau pangkat, dan hukuman berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
“Peraturan ini menjadi pedoman agar setiap ASN tetap menjaga profesionalisme dan mengedepankan integritas dalam menjalankan tugas,” tegas Sekda Iksan Pangalima.
Bentuk Sanksi yang Diberikan
Dalam rapat terungkap, beberapa ASN telah dijatuhi hukuman disiplin sesuai tingkat pelanggaran. Ada yang mendapatkan teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas dari pimpinan SKPD.
Namun, tak sedikit pula ASN yang harus menerima sanksi lebih berat akibat pelanggaran serius. Pemerintah menegaskan bahwa penerapan hukuman ini dilakukan secara objektif dan proporsional, dengan tujuan akhir menciptakan pelayanan publik yang profesional.
Moralitas Jadi Sorotan
Selain aspek disiplin, rapat juga menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam tubuh birokrasi. Menurut Asisten III, Hardiman Pasambuna, ASN harus menjaga perilaku, baik di kantor maupun dalam kehidupan sehari-hari.
“Aspek disiplin dan moralitas adalah satu kesatuan. ASN tidak hanya dituntut patuh pada aturan kedinasan, tetapi juga wajib menjaga etika serta integritas pribadi. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih profesional dan berkeadilan,” kata Hardiman.
Komitmen Berkelanjutan
Pemkab Boltim berkomitmen menjadikan evaluasi disiplin ASN sebagai agenda berkelanjutan. Harapannya, mekanisme pengawasan ini dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, sekaligus menumbuhkan kesadaran ASN bahwa disiplin bukan sekadar kewajiban formal, melainkan cerminan tanggung jawab moral.
“Disiplin adalah fondasi utama aparatur negara. Ketika disiplin ditegakkan, maka masyarakat akan merasakan manfaat berupa pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas,” tambah Sekda.
Dengan langkah ini, Pemkab Boltim berharap tidak hanya menekan angka pelanggaran ASN, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas.(*/red)
