TUTUYAN, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mengatasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Boltim Oskar Manoppo, S.E., M.M., bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku dalam kegiatan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah (REBOAN) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan yang diikuti secara daring itu menjadi forum pembahasan isu strategis pemerintahan daerah, evaluasi pelaksanaan desentralisasi, serta sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Boltim memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kewenangan pemerintahan, termasuk persoalan perizinan, pengawasan sektor tertentu, penataan ruang, hingga peningkatan kualitas layanan administrasi pemerintahan.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam sektor pertambangan rakyat dan kelautan. Penarikan sejumlah kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat atau provinsi dinilai menimbulkan kendala ketika dampak kegiatan di lapangan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Pemkab Boltim menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian melalui koordinasi lintas pemerintahan. Sebab, pemerintah daerah menghadapi dampak sosial dan lingkungan, sementara kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu tidak sepenuhnya berada di tingkat kabupaten.
Selain itu, Pemkab Boltim menyoroti potensi kesenjangan fiskal dan risiko berkurangnya kontrol terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dalam penerapan sistem perizinan terpusat melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya menjaga kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW). Hal ini dinilai penting untuk memastikan kawasan pertanian pangan dan daerah resapan air tetap terlindungi.
Pemkab Boltim Dorong Perbaikan Layanan Ditjen Otda
Selain menyampaikan persoalan kewenangan, Pemkab Boltim turut memberikan sejumlah masukan terkait pelayanan Ditjen Otda Kemendagri.
Masukan tersebut mencakup percepatan evaluasi rancangan peraturan daerah (Raperda) sesuai standar operasional prosedur agar proses administrasi tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Pemkab Boltim juga mendorong optimalisasi layanan konsultasi berbasis digital atau e-konsultasi yang terintegrasi dan transparan. Di sisi lain, pemerintah daerah membutuhkan pendampingan teknis yang lebih intensif mengenai Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Sebagai tindak lanjut atas berbagai persoalan tersebut, Bupati Oskar menyampaikan dua rekomendasi utama kepada Ditjen Otda Kemendagri.
Pertama, pembentukan forum tripartit yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Forum ini diharapkan dapat memetakan hambatan perizinan pertambangan rakyat serta persoalan penataan ruang yang membutuhkan koordinasi lintas tingkat pemerintahan.
Kedua, percepatan integrasi aplikasi layanan administrasi daerah untuk menyederhanakan birokrasi, khususnya dalam proses peninjauan produk hukum daerah.
Melalui forum REBOAN, Pemkab Boltim berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin efektif. Sinkronisasi regulasi dan perbaikan layanan administrasi diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menjalankan program pembangunan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.(*/Red)
