TUTUYAN, NusaraID.com – Kabar baik datang bagi 796 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Bupati Boltim Oskar Manoppo memastikan masa kontrak kerja para pegawai tersebut akan diperpanjang.
Kepastian itu disampaikan Oskar saat memimpin Apel Kerja PPPK Paruh Waktu di Halaman Kantor Bupati Boltim, Jumat (11/9/2026).
Apel tersebut menjadi bagian dari proses perpanjangan masa kontrak atau perjanjian kerja sekaligus momentum evaluasi terhadap kinerja dan disiplin para PPPK Paruh Waktu.
Seluruh PPPK Paruh Waktu sebelumnya telah diundang untuk mengikuti apel yang dijadwalkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Boltim.
Dalam arahannya, Oskar menyampaikan bahwa seluruh PPPK Paruh Waktu yang saat ini masih aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim akan mendapatkan perpanjangan kontrak.
Kabar tersebut tentu menjadi angin segar bagi ratusan pegawai yang selama ini menjalankan tugas pada berbagai perangkat daerah. Mereka terdiri atas tenaga guru, kesehatan, maupun tenaga teknis yang membantu pelaksanaan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Boltim, jumlah PPPK Paruh Waktu pada saat pengangkatan awal mencapai 798 orang. Komposisinya terdiri dari 186 tenaga guru, 66 tenaga kesehatan dan 546 tenaga teknis.
Namun, jumlah yang masih aktif saat ini menjadi 796 orang. Dua orang tidak lagi masuk dalam daftar tersebut karena satu orang telah meninggal dunia, sementara satu lainnya telah lulus sebagai PPPK Penuh Waktu di Sekolah Rakyat Kementerian Sosial.
Meski memastikan adanya perpanjangan kontrak, Bupati Oskar menekankan bahwa keberlanjutan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Ia meminta seluruh PPPK Paruh Waktu menjaga kedisiplinan dan meningkatkan kinerja selama menjalankan amanah sebagai bagian dari aparatur pemerintah.
Evaluasi terhadap kinerja dan disiplin menjadi salah satu bagian penting dalam proses keberlanjutan kontrak maupun kemungkinan peralihan status ke PPPK Penuh Waktu.
Karena itu, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta tidak hanya menjadi atasan administratif, tetapi juga aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai di unit kerja masing-masing.
Langkah tersebut diperlukan agar keberadaan PPPK Paruh Waktu benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain persoalan administrasi kepegawaian, apel kerja itu juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk kembali mengingatkan pentingnya etos kerja aparatur. Kepastian kontrak, kata pemerintah daerah, harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas.
Masa kontrak PPPK Paruh Waktu yang sedang berjalan sendiri dijadwalkan berakhir pada 31 Oktober 2026.
Dengan adanya kepastian perpanjangan tersebut, para pegawai kini memperoleh gambaran lebih jelas mengenai keberlanjutan tugas mereka di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim.
Pemerintah daerah berharap para PPPK Paruh Waktu dapat menjadikan kepercayaan tersebut sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional dan bertanggung jawab.
Bagi masyarakat, keberlanjutan tenaga PPPK Paruh Waktu juga diharapkan dapat mendukung kesinambungan pelayanan pemerintah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan teknis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Melalui apel tersebut, Pemkab Boltim menegaskan bahwa perpanjangan kontrak bukan sekadar persoalan administrasi kepegawaian. Kebijakan itu juga disertai tuntutan agar setiap pegawai terus menunjukkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(*/red)
