TUTUYAN, NusaraID.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oskar Manoppo, S.E., M.M., bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Boltim dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Rapat paripurna tersebut digelar di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Boltim, Jumat (14/8/2026), dengan agenda utama mengikuti penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI Tahun 2026.
Selain itu, rapat juga menjadi momentum untuk mengikuti penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama, S.T., M.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Kevin Sumendap dan Medy Lensun. Sejumlah anggota DPRD turut hadir bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pemerintah daerah, serta para camat.
Kehadiran jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam agenda tersebut menjadi bagian dari tradisi kenegaraan dalam memperingati hari kemerdekaan sekaligus memperkuat hubungan antara kebijakan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Boltim, pidato kenegaraan Presiden tidak hanya menjadi agenda seremonial. Penyampaian arah kebijakan nasional menjadi bahan penting untuk melihat prioritas pembangunan yang akan menjadi perhatian pemerintah pusat pada tahun mendatang.
Bupati Oskar Manoppo mengatakan, pemerintah daerah perlu mencermati arah kebijakan nasional agar program pembangunan di Boltim dapat berjalan selaras dengan prioritas pemerintah pusat.
“Pidato Kenegaraan Presiden penting bagi kita semua untuk melihat kembali perjalanan bangsa sekaligus memahami arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional,” ujar Oskar.
Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat diterjemahkan secara tepat sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.
Oskar menegaskan Pemerintah Kabupaten Boltim akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan.
“Pemerintah daerah tentu akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar program pembangunan di daerah sejalan dengan prioritas nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bolaang Mongondow Timur,” katanya.
Sementara itu, penyampaian RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Dokumen tersebut menjadi gambaran arah kebijakan fiskal pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik pada tahun anggaran mendatang.
Bagi daerah, kebijakan APBN memiliki keterkaitan dengan berbagai program pembangunan, termasuk dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah pusat yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
Karena itu, pemerintah daerah dituntut terus mengikuti dinamika kebijakan nasional sekaligus menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Boltim tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, S.Pi., M.A.P., para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta unsur Forkopimda.
Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukan hanya tentang mengenang perjalanan sejarah bangsa, tetapi juga memperkuat komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan untuk melanjutkan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(*/red)
