MANADO, NusaraID.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali mendapat apresiasi di tingkat kementerian. Kali ini, Pemkab Boltim menerima tiga piagam penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas komitmen dalam memperkuat reformasi hukum dan pengembangan kekayaan intelektual di daerah.
Tiga penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, kepada Bupati Boltim Oskar Manoppo di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Rabu (19/8/2026).
Penyerahan penghargaan itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.
Piagam pertama diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas partisipasi dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026. Dalam penilaian tersebut, Boltim berhasil memperoleh predikat Sangat Baik.
Capaian itu menjadi salah satu indikator atas upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas tata kelola hukum serta memastikan kebijakan dan regulasi daerah berjalan semakin baik.
Sementara piagam kedua diberikan kepada Pemkab Boltim atas kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) mengenai inisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual.
Adapun piagam ketiga diberikan secara khusus kepada Bupati Oskar Manoppo atas kerja sama dalam MoU terkait inisiasi pembentukan regulasi daerah mengenai kekayaan intelektual.
Bagi Pemkab Boltim, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas capaian administratif. Lebih jauh, penghargaan menjadi dorongan untuk terus membangun sistem pemerintahan yang memiliki kepastian hukum sekaligus mampu memberikan perlindungan terhadap karya dan potensi masyarakat daerah.
Bupati Oskar Manoppo mengatakan penghargaan tersebut akan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam bidang reformasi hukum.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat reformasi hukum dan membangun regulasi daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk dalam perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual,” ujar Oskar.
Menurut dia, penguatan regulasi kekayaan intelektual penting untuk memberikan ruang perlindungan terhadap berbagai potensi lokal, termasuk karya, inovasi, produk, dan kreativitas masyarakat Boltim.
Oskar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Boltim yang telah berkontribusi dalam proses Penilaian Indeks Reformasi Hukum maupun pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian Hukum.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Ke depan, kita akan terus meningkatkan kualitas dan memperkuat kolaborasi agar setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan benar-benar mendukung pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendorong terciptanya regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Tiga piagam tersebut sekaligus memperkuat posisi Pemkab Boltim dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat reformasi hukum, serta menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan potensi daerah.
Penyerahan penghargaan turut dihadiri Kepala Balai Pelatihan Hukum Bitung Sudarsono, perwakilan kepala daerah kabupaten/kota, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Boltim Hendra Tangel, serta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.
Penghargaan ini diharapkan menjadi pijakan bagi Pemkab Boltim untuk terus meningkatkan kualitas regulasi sekaligus memperkuat sinergi dengan Kementerian Hukum demi menghadirkan kebijakan yang semakin berpihak pada kepentingan masyarakat.(*/red)
