KOTAMOBAGU, NusaraID.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, SE., MM., menghadiri Seminar Hukum yang diselenggarakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Selasa (4/8/2026). Kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhadap upaya penguatan penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel.
Seminar tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH., MH., dengan mengangkat tema “Konstruksi Hukum Penindakan Mega Korupsi Pertambangan: Penerapan Sanksi Kumulatif antara Korupsi dan Kejahatan Ekologi Guna Pemulihan Kerugian Negara.”
Tema yang diangkat menjadi perhatian berbagai pihak karena membahas strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor pertambangan yang berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan. Dalam forum tersebut, para peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penerapan sanksi secara kumulatif terhadap pelaku korupsi sekaligus pelaku kejahatan lingkungan agar proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mampu mengembalikan kerugian negara dan memulihkan kerusakan ekologi.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, keikutsertaan dalam seminar tersebut menjadi bagian dari komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Forum ilmiah seperti ini juga dinilai memiliki nilai strategis karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memahami perkembangan regulasi, kebijakan, serta pendekatan hukum terbaru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.
Pemerintah daerah menilai tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun melalui budaya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Karena itu, kolaborasi dengan institusi penegak hukum menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Selain membahas aspek hukum, seminar juga mengulas pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan perlindungan lingkungan. Para narasumber menekankan bahwa kejahatan di sektor pertambangan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berdampak pada kerusakan ekosistem yang memerlukan waktu panjang untuk dipulihkan.
Melalui pendekatan tersebut, diharapkan lahir kesamaan perspektif di antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan mengenai pentingnya penerapan instrumen hukum yang mampu memberikan efek jera sekaligus menjamin pemulihan kerugian negara dan lingkungan secara optimal.
Seminar hukum itu turut dihadiri para Pejabat Utama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu beserta jajaran, para bupati dan wali kota, unsur pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Bolaang Mongondow Raya, kalangan akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya di Sulawesi Utara.
Kehadiran para kepala daerah dalam forum tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai upaya pencegahan korupsi, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.(*/red)
